Sarana Air Bersih di Desa Mantarah Minim

MMCKalteng - Masyarakat disejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih. Oleh sebab itu, mereka meminta kepada pemerintah untuk membangunkan sarana air bersih untuk mereka.
Salah satu aspirasi ini disampaikan masyarakat Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Bartim) kepada anggota DPRD Kalteng saat melaksanakan reses ke daerah beberapa waktu lalu.
Baca juga : Gubernur Kalteng Hadiri Panen Raya Serentak di Pulang Pisau, Satpol PP Kalteng Lakukan Pengamanan dan PengawalanAnggota DPRD Kalteng Ina Prayawati mengatakan, dalam reses yang dilaksanakan belum lama ini, masyarakat di sejumlah wilayah di Kalteng meminta kepada pemerintah untuk membangunkan sarana air bersih.
Di daerah pemilihan (Dapil) IV Kalteng, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Bartim dan Barito Selatan, kata Ina, masyarakat sangat mengharapkan adanya perhatian pemerintah untuk berbagai pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah itu.
Terutama yang sangat mendesak sekarang ini adalah penyediaan sarana air bersih.
Aspirasi ini langsung disampaikan oleh jajaran pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama setempat. “Mereka memohon bantuan pengadaan air bersih, salah satunya di Desa Mantarah,” kata Ina, kepada wartawan, di gedung dewan, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut anggota Komisi C DPRD Kalteng ini mengatakan, munculnya aspirasi tersebut, karena dalam beberapa kali reses sebelumnya juga disampaikan. Tetapi sampai sekarang belum ada ditindaklanjuti.
“Mereka mengharapkan agar ada perhatian pemerintah untuk menyiapkan sarana air bersih untuk masyarakat,” tambah legislator dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini.
Masalah sarana air bersih ini juga disampaikan masyarakat Barito Selatan, dimana mereka mengharapkan ke depan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (PDAM) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Diusulkan juga agar ke depan adanya PDAM melaui APBD maupun APBN,” kata anggota DPRD Kalteng dua periode ini.