MMCKalteng – Surabaya – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK)  Provinsi Kalimantan Tengah  mengikuti rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKRENBANG), guna memperkuat sinergisitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah, Kamis (29/02/2024) bertempat di Hotel Vasa Kota Surabaya. 

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro ini dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah dalam pencapaian target Pembangunan Nasional yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Bappeda Provinsi, serta Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan pemerintahan daerah.

Baca juga : Selama Kabut Asap, Jam Masuk Sekolah Ditunda Sampai Pukul 07.30 WIB

Suhajar dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari Rakortekrenbangnas adalah untuk merumuskan kesepakatan bersama tentang program dan kegiatan. "Selain itu juga proyek prioritas untuk mengatasi masalah daerah, mengembangkan potensi daerah sekaligus mendukung capaian target pembangunan nasional agar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, juga mendukung capaian tujuan nasional," ucapnya.

Diskominfosantik Prov. Kalteng mengikuti pembahasan Desk Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang dihadiri Pittiasti P. Siregar dari Kementerian Dalam Negeri RI, Raden Oryza Taswin Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Yunes Herawati dan Andreas Bondan Satriadi Kementerian PPN/Bappenas, Tutty Sulistyowatie  Sekretaris Dinas beserta Tim dari Diskominfosantik Prov. Kalteng, Edy Juardi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfosantik Prov. Kalteng, Syayuti Kepala Bidang Layanan E-government Diskominfosantik Prov. Kalteng dan Yohanna Endang Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng.

Pada pembahasan desk urusan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo meminta agar Provinsi Kalteng dapat meningkatkan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks PIKP), terutama pada aspek proses dan outcome.  Sesuai data Kementerian Kominfo, Indeks PIKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 masih berada pada angka (67,29) atau kategori sedang.

Dilanjutkan dengan Desk Urusan Persandian  yang dihadiri   Tutty Sulistyowatie  Sekretaris Dinas  beserta Tim dari Diskominfosantik Prov. Kalteng dengan pembahas terdiri dari : Agus Yatman Penyusun Laporan Kebijakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Agung Kurniawan Purbohadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara, Erik Armundito Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas dan Yohanna Endang Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng.

BSSN sebagai pembina urusan Persandian, tetap memberikan bantuan kepada Pemprov Kalteng dengan kepastian jumlah SDM yg akan mendapatkan peningkatan skill. Dalam hal dukungan penyelenggaraan Keamanan SPBE, tahun 2025, akan ada perubahan cara penilaian Indeks KAMI (Indek Keamanan Informasi), sehingga diharapkan Pemprov Kalteng dapat cepat beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Pada desk Urusan Statistik  yang dihadiri   Charli L. Ilem  mewakili Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng dengan pembahas terdiri dari: Cut Sawalina Ditjen Perencanaan Makro dan Analis Statistik PPN/Bappenas, R. Moch. Haryono Badan Pusat Statistik, Halimatussadiyah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Yohanna Endang Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng.

Charli mengatakan dari hasil pembahasan telah diperoleh kesepakatan bersama untuk target indikator kinerja urusan bidang statistik, dalam hal ini Bapedalitbang dan Diskominfosantik ditetapkan target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2025 sebesar 2,6 (kategori baik).

Dengan ditetapkannya target tersebut, diharapkan seluruh stakeholder yang ada di Pemprov Kalteng dapat bersinergi dan berkomitmen bersama dalam mendukung Penyelenggaraan Statistik Nasional sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku sehingga dapat mewujudkan skor IPS tersebut sesuai dan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional.(Kkg/Foto:Mario/Abdan)