MMCKalteng - Palangka Raya – Menanggapi laporan yang disampaikan oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PW Kalimantan Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Papan Tulis Interaktif di Dinas Pendidikan Kalteng beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang wajar dalam sistem demokrasi.

”Semua punya hak untuk menyampaikan laporan, termasuk SEMMI juga. Kita support,” ucap Reza Prabowo kepada awak media seusai menghadiri rapat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23/7/2025).

Baca juga : Sosialisasikan Tertib Masker

Ia menekankan bahwa pelaporan dari masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, menjadi pengingat penting bagi jajaran internal dinas untuk tetap berhati-hati dalam setiap pelaksanaan program, khususnya dalam penggunaan anggaran.

“Ini wujud kontrol sosial. Jadi pelaporan seperti itu merupakan bentuk pengawasan publik dan kita dari internal Dinas Pendidikan juga harus berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Sebab, ini semua menggunakan dana masyarakat Kalimantan Tengah, jadi harus penuh kehati-hatian, administrasi juga harus tertib, dan sebagainya,” jelasnya.

Reza juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki niatan maupun dasar untuk melakukan pelaporan balik terhadap pihak pelapor. Ia justru menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar terbuka dan siap memberikan klarifikasi jika dibutuhkan.

“Terkait kita mau melaporkan balik itu tidak ada, dan tidak boleh. Saya sudah sampaikan ke tim Dinas Pendidikan, kalau ada laporan seperti itu, kalau perlu kita fasilitasi. Misalnya kita dibutuhkan keterangan, maka kita sampaikan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Reza juga menginformasikan perkembangan distribusi bantuan sarana pembelajaran berupa TV interaktif. Ia menyebutkan bahwa proses penyaluran bantuan tersebut terus berjalan dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan September 2025.

”TV interaktif sudah disalurkan dan sekarang dalam proses distribusi. Targetnya September sudah selesai semua. Sasaran prioritasnya untuk SMA, SMK, dan SKH. Tapi ada juga beberapa sekolah SD dan SMP yang mengajukan proposal, itu juga dibantu oleh Pak Gubernur,” terang Reza.

Pernyataan Plt. Kadisdik Kalteng ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran, serta pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh jenjang sekolah, termasuk yang mengajukan secara mandiri.

(Rzn/Foto: Media Disdik)