MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan persiapan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (HBS) yang akan mengintegrasikan delapan program bantuan utama bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko, saat memimpin Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Kartu HBS di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (31/07/2025).

Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng untuk mengawal kebijakan tersebut dari sisi akuntabilitas dan transparansi, tim pelaksana HBS, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Yuas Elko menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan data agar program ini berjalan tepat sasaran.

Baca juga : Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dimenangkan Inventor asal Kabupaten Kapuas

Yuas Elko juga mengatakan bahwa rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan pemahaman lintas sektor, sekaligus memperkuat kesiapan teknis dan administratif menjelang penerapan Kartu Huma Betang Sejahtera yang direncanakan mulai tahun 2026.

“Hari ini kita membahas sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan akses bantuan bagi nelayan. Semua ini perlu kita tuangkan dalam satu narasi yang selaras, agar setiap pihak memiliki pemahaman dan arah kerja yang sama,” ungkap Yuas Elko.

Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momen refleksi untuk mengantisipasi kekurangan sebelum implementasi program. “Kita mewanti-wanti potensi kekurangan. Pertemuan ini menjadi cermin bagi kita untuk waspada dan tidak salah langkah,” tambahnya.

Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai jenis bantuan sosial dan pemberdayaan dalam satu kartu. Adapun delapan program yang akan terintegrasi dalam kartu ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga, Operasi Pasar Sembako Murah, Program Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses ke Lapangan Kerja, Modal Bantuan untuk Petani, Akses Bantuan bagi Nelayan dan Bantuan Rumah untuk Guru.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar program HBS dapat terintegrasi secara optimal dan mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik.

Rapat juga diisi dengan sesi paparan serta tanya-jawab antara tim BPKP dan OPD terkait guna membahas kendala teknis maupun strategi penyempurnaan program.

Diharapkan, melalui peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera pada tahun 2026 mendatang, visi “Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera” dapat semakin diwujudkan melalui pelayanan sosial yang tepat, cepat, dan terpadu.(WDY/Foto:Dn)