MMCKalteng - Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar tidak cepat berpuas diri dalam mengendalikan harga beras. Pasalnya, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras masih fluktuatif.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Baca juga : Arahan Gubernur Kalimantan Tengah Dalam Rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah

Tomsi mengatakan, dari 100 kabupaten/kota pada minggu pertama September 2025 yang tercatat mengalami kenaikan harga beras, jumlahnya bertambah menjadi 109 daerah pada minggu kedua September 2025. Meski begitu, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga juga bertambah.

“[Jangan sampai] turun sedikit [harganya] kegiatan untuk katakanlah operasi pasar bersama-sama Bulog terhenti atau kegiatan men-support Bulog terhenti. Nah, ini yang tentunya harus dipahami bahwa kita harus terus berupaya bersama-sama dan rutin dilakukan supaya tidak nambah jumlahnya,” tegas Tomsi.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang dalam dua hingga tiga minggu terakhir tidak menunjukkan penurunan harga beras. Tomsi mengingatkan daerah-daerah tersebut agar lebih berusaha untuk mengendalikan harga.

Selain itu, Tomsi memaparkan ada 16 daerah yang sebelumnya menunjukkan perbaikan harga beras, namun kini kembali mengalami kenaikan. Ia meminta jajaran terkait untuk memperkuat koordinasi, menambah volume operasi pasar, serta jemput bola dalam kerja sama dengan Bulog maupun Pemda setempat.

“Kalau umpamanya teman-teman sudah bekerja untuk melakukan gerakan pangan murah tapi hasilnya belum signifikan, kami berharap volumenya atau pemerataannya bisa ditambah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa cadangan beras pemerintah yang dikelola pemerintah jumlahnya masih banyak. Karena itu, yang dibutuhkan adalah kerja keras dari Pemda untuk memanfaatkan stok tersebut. “Beda kalau stoknya itu tidak ada. Mau diapain lagi kalau barangnya enggak ada? Tapi stok kita banyak berlimpah. Nah, ini mohon bantuannya, mohon kesadarannya untuk bisa maksimal dilaksanakan,” tandas Tomsi.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga memaparkan kondisi terkini harga pangan di berbagai daerah. Ia menyebut, meski terdapat provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), beras tetap menjadi komoditas yang perlu diwaspadai.

“Ada komoditas yang perubahan IPH-nya rendah, tetapi level harganya sudah tinggi, sehingga konsumen pada saat membayar harga itu harganya pada level yang tinggi, yaitu komoditas beras dan minyak goreng,” jelasnya.

Selain Kepala BPS, turut hadir langsung dalam rapat tersebut sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan. Hadir pula secara virtual pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, turut bergabung jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Kkg/Sumber Foto: Puspen Kemendagri)