MMCKalteng – Palangka Raya – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/10/2025).

Pada rapat tersebut, Sekda mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan Jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca juga : Dewan Dorong Pemda Bangun Infrastruktur ke Pelosok

Ia menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun, yang disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal nasional, serta realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Sekda mengungkapkan adanya penurunan Dana Transfer Pusat sebagaimana surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun.

“Penurunan dana transfer ini turut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah,” ujar Sekda.

Menanggapi masukan Fraksi PDI Perjuangan, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, serta penyelarasan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, tanpa mengabaikan belanja wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Terhadap Fraksi Partai Golkar, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif melalui efisiensi dan realokasi belanja operasional, termasuk pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta prioritas pembangunan. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis digital dan mengoptimalkan kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.

Menjawab Fraksi Partai Gerindra, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh kabupaten/kota, mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui bantuan sarana produksi dan hilirisasi hasil pertanian, serta menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

“Upaya pemerataan pelayanan publik terus dilakukan melalui pengangkatan guru P3K, pemberian tunjangan khusus, serta digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng,” terang Sekda.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kalteng melalui Dinas Kesehatan melakukan penugasan khusus tenaga medis di daerah terpencil dan memperkuat layanan rumah sakit daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan.

Menjawab Fraksi Partai Demokrat, Sekda menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga sejalan dengan strategi makro dan mikro pengentasan kemiskinan berbasis pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan layanan publik.

Selanjutnya, kepada Fraksi PKB, Sekda menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan data publik melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), serta pemantauan berkala terhadap proyek-proyek strategis daerah.

Terhadap Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PAN, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital dan penerapan sistem non-tunai (cashless) di berbagai layanan publik, seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.

Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat demi membangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong dan dihadiri oleh Unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, para Wakil Ketua DPRD, Kepala Perangkat Daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (IAQ/Foto: Dni)