MMCKalteng - Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi bulanan (month to month) pada 3 provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dan ekonomi berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Mendagri menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi, indikator bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang lazim digunakan sebagai acuan makro.

Baca juga : Pemkab Pulang Pisau Gelar Workshop Multi Pihak Guna Kembangkan Ekowisata

“Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month,” ujarnya.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Perkembangan ini dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Pada 3 daerah terdampak bencana, Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus di Aceh, sebelumnya sempat terjadi inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.

“Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” tandasnya.

Perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil. Mendagri menekankan pentingnya menjaga momentum ini melalui pemantauan komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya. (Sumber : Puspen Kemendagri)