MMCKalteng – Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (27/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, membahas perkembangan inflasi, khususnya fluktuasi harga komoditas di daerah yang dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang.

Baca juga : Wagub Edy Pratowo Salurkan 75 Ton Beras Murah Kepada Masyarakat Kabupaten Kapuas

Dalam keterangannya, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menyampaikan bahwa fluktuasi harga dipengaruhi ketersediaan pasokan, terutama untuk kebutuhan yang masih bergantung dari luar daerah.

“Perubahan harga sangat bergantung pada pasokan. Gangguan pasokan dari luar daerah akan berdampak pada ketersediaan serta harga di daerah,” tutur Yuas.

Yuas menambahkan, beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi karena mengalami kenaikan harga secara berkala.

“Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, hingga beras sering mengalami kenaikan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak luas,” jelas Yuas.

Lebih lanjut, Yuas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

“Kita perlu mendorong kerja sama antar daerah, khususnya dengan daerah penghasil, agar pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu sumber,” pungkas Yuas.

Rakor ini mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk tantangan ketersediaan lahan, percepatan perizinan, dan sinergi antarinstansi. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap sertifikasi halal dengan dukungan pemerintah daerah.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempercepat pembangunan perumahan, serta mengoptimalkan implementasi jaminan produk halal.

Tampak hadir unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono. (ARK/Foto:Rzl)