MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (12/10/2026).

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi, upaya pengendalian harga pangan, serta rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait penyuluh pertanian.

Baca juga : Disdagperin Prov. Kalteng Adakan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Lamandau

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perkembangan inflasi yang mengalami peningkatan dan mendekati batas sasaran pemerintah. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi meliputi beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Kenaikan harga komoditas tersebut dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga di wilayah masing-masing. Koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pelaku usaha perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar dan intervensi harga apabila diperlukan.

Rakor tersebut juga membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian mengenai penyuluh pertanian. Penguatan peran penyuluh diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan nasional, khususnya beras.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yuas Elko, menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan sejumlah komoditas di Kalimantan Tengah perlu terus dipantau, termasuk beras yang dinilai masih tersedia dalam jumlah memadai. Ia juga menyebutkan bahwa perkembangan inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan ini menunjukkan penurunan.

“Untuk BBM, kondisi harga per liternya relatif aman. Namun, LPG tabung 3 kilogram masih menjadi perhatian. Ketersediaan beras kita juga cukup banyak, sementara inflasi pada bulan ini mengalami penurunan,” tutur Yuas Elko.

Ia menegaskan bahwa hasil pembahasan dalam rakor tersebut perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah terkait, bersama instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan terhadap ketersediaan, distribusi, dan tata kelola pangan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Ini menjadi perhatian bersama, baik bagi perangkat daerah terkait maupun instansi vertikal, untuk memperkuat pengawasan terhadap pangan. Kita berharap tidak terjadi penyimpangan dan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah kondisi kemarau serta berbagai dinamika yang berkembang,” tegasnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan bahan pangan, dan mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi inflasi daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah, perwakilan instansi vertikal, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (Dw/Foto:AS)