MMCKalteng - Pulang Pisau – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami pemenuhan hak dasar masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Gatot Kristanto, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau, Tony Harisinta, di Ruang Rapat Bupati, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tony menyampaikan bahwa karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Mulai dari hilangnya rasa aman akibat ancaman kebakaran dan kabut asap, rusaknya kebun masyarakat yang menjadi sumber penghasilan, hingga terganggunya pendidikan dan kesehatan.

Baca juga : Apel Gabungan Akhir Tahun 2025, Bupati Hj. Nurhidayah Tekankan Peningkatan Kualitas Pelayanan ASN

“Rasa aman masyarakat sudah terganggu karena setiap hari mereka merasa waswas. Kemudian masyarakat untuk berusaha juga hampir kehilangan kesempatan karena kebun mereka terbakar. Artinya, ini mengganggu perekonomian dan hak masyarakat untuk mendapatkan penghidupan,” ungkap Tony.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran melalui APBN untuk membantu masyarakat yang kehilangan kebun dan mata pencaharian, salah satunya melalui bantuan benih atau bibit tanaman.

Selain itu, diperlukan perhatian terhadap fasilitas pendidikan dan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak. “Kami berharap bisa dibantu dari APBN, misalnya untuk penyediaan benih atau bibit tanaman, sehingga masyarakat bisa kembali berkebun dan memulihkan sumber penghidupannya,” jelasnya.

Sementara itu, Gatot Kristanto mengatakan pendalaman Komnas HAM mencakup pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan, rasa aman, pangan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, termasuk penguatan sarana pemantauan lingkungan yang saat ini masih terbatas untuk menjangkau delapan kecamatan.

Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan dan psikologis anak-anak. Gatot menilai trauma healing dan edukasi kebencanaan perlu dilakukan agar anak-anak dapat kembali belajar dengan aman serta memahami langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, rasa aman, serta lingkungan hidup yang baik,” ujarnya.(MC. Pulang Pisau/Jemy/Barsel)/Edt:UL