MMCKalteng - Palangka Raya - (23/05/19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah hari ini Jumat (23/05) melaksanakan rapat penelitian penyusunan RKA-KL berdasarkan  pagu indikatif Tahun 2019 untuk 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah meliputi DIPA Sekjen, DIPA Pemasyarakatan, DIPA Keimigrasian, DIPA KI, DIPA PP, DIPA AHU, DIPA DITJEN HAM, DIPA BALITBANG HAM, DIPA BPHN , juga DIPA Satuan Kerja (Satker) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk periode  Tahun Anggaran 2020 di Aula Rapat Lantai dua Kantor Wilayah jalan Adonis Samad Palangka Raya. Hadir juga Tim Pendamping Bagian Program dan Anggaran dari Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Tim Penyusunan Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng yang dipimpin Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Liyana) dalam pengantar rapat mengatakan bahwa sudah terdapat pagu indikatif tahun 2020 dan untuk Kantor Wilayah sebagian besar mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dilaksanakannya rapat kali ini untuk membahas sekaligus menyusun program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya dengan melibatkan seluruh pejabat dan operator, pada rapat ini  kita duduk dalam satu meja untuk membahas hal-hal penting sehingga nantinya menghasilkan program-program unggulan yang menjadi prioritas utama sehingga bisa menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga : Pentingnya Imunomodulator Dalam Penanggulangan Penyakit Endemik

Sementara dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah (Juliasman Purba) mengharapkan agar anggaran yang diterima bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Bahas dan teliti secara cermat dan tepat. Lakukan koordinasi dan konsultasi agar dalam penyusunan tersebut matang sehingga tidak ada lagi revisi-revisi yang dilakukan. Ingatlah, apabila kita sering melakukan revisi maka itu merupakan Indikator bahwa penyusunan Anggaran yang kita buat masih belum matang dan masih bermasalah bahkan kesannya hanya copy-paste saja karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya menjadi prioritas dalam melaksanakan kinerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar RKA-KL Tahun 2020 yang nantinya sudah final bisa selain nanti bisa menghasilkan program prioritas unggulan juga menghasilkan output yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya, terang Juliasman.