MMCKalteng - Palangka Raya - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian terhadap layanan keterbukaan informasi di badan publik Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta visitasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetapkan peringkatan Badan Publik, Badan Publik tersebut adalah Badan Publik di tingkat Provinsi, badan publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Baca juga : Hari Bhakti Postel ke-80: Pos dan Telekomunikasi untuk Rakyat, dari Paket ke Desa hingga Internet untuk Semua

Daftar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik Tahun 2019

Tingkat Instansi Vertikal

Peringkat	Nama Badan Publik	Nilai	Predikat
1.	BPK- RI Perwakilan Kalimantan Tengah	89,54	Menuju Informatif
2.	LPP RRI	88,47	Menuju Informatif
3.	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	86,48	Menuju Informatif

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa salah satu fungsi Komisi Informasi adalah menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.  Fungsi dimaksud dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.  Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dijamin pelaksanaannya oleh setiap badan publik sebagai penyelenggara Negara dan/atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.  Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, mendorong badan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dilaksanakan pada beberapa kategori, yaitu:

1. Kategori Badan Publik OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kategori Badan Publik Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

 Tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, yaitu :

1. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire)
2. Visitasi; dan
3. Presentasi/Pemaparan Badan Publik

Indikator Penilaian Visitasi, meliputi :

1. Mengumumkan Informasi Publik;
2. Menyediakan Informasi Publik;
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik, dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Indikator Penilaian Presentasi/Pemaparan Badan Publik, meliputi :

1. Komitmen;
2. Koordinasi; dan
3. Inovasi

Maksud dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini adalah agar setiap badan publik memahami apa yang menjadi kewajibannya berkaitan dengan keterbukaan akses atas informasi publik sesuai dengan standar layanan informasi yang telah ditetapkan, sehingga tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan Badan Publik dalam layanan informasi publik sebagai dasar  Pemeringkatan Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI), bertempat di Lapangan Sanaman Mantikai, Kota Palangka Raya, Sabtu (17/8/2019).