MMCKalteng - Kotawaringin Barat - (23/09) Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu Kementerian terbesar karena didalamnya terdiri dari 11 Unit Eselon satu. Sementara Kantor Wilayah merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian yang ada dipusat yang posisinya ada di daerah terdiri dari empat Divisi yang menjalankan tusi dari 11 unit Eselon I yang ada di wilayah.  

Terkait hal tersebut, beberapa hari yang lalu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Ilham Djaya) pada saat melaksanakan kunjungannya ke Lapas Kelas II B Pangkalan Bun sengaja membawa lengkap seluruh Pimpinan Tinggi Pratama (Para Kepala Divisi) untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Baca juga : Ketua Dewan Adat Kalteng: Suku Dayak Harus Maju dan Mampu Bersaing

Dalam kegiatan monev tersebut Kakanwil melaksanaan kegiatan-kegiatan penting diantaranya memberikan arahan petugas yang diikuti Petugas Lapas dan Bapas Pangkalan Bun serta Perwakilan Petugas dari Lapas Sukamara, Peninjauan Sarana dan Prasarana Lapas Pangkalan Bun, Pertemuan dengan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) serta Peninjauan Rencana Kantor  UKK (Unit Kantor Keimigrasian) yang ada di Pangkalan Bun.

Tiba di Lapas, Kakanwil dan rombongan disambut Kepala Lapas Pangkalan Bun (H. Kusnan) beserta Jajarannya. Di Lokasi Kakanwil langsung melakukan peninjauan ke objek vital yang ada di Lapas seperti Dapur dan Sarana Air serta ke tempat sarana dan prasarana Lapas mulai dari Ruang Bezuk (Kunjungan), Blok Tahanan dan Napi, Ruang Pembinaan serta  ke tempat Pelayanan Napi dan Tahanan (Self Service). Kakanwil juga menyempatkan dialog dengan beberapa WBP seperti para tamping, dan petugas dimasing-masing pos saat melaksanakan tugasnya.

Usai meninjau seluruh sarpras yang ada, Kakanwil juga memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh petugas Lapas dan Bapas Pangkalan Bun serta Perwakilan Petugas Lapas Sukamara yang sudah berkumpul di Aula Lapas lantai dua. Dalam arahannya, Kakanwil mengatakan bahwa yang pertama kali terucap adalah ucapan terima kasih kepada seluruh Jajaran Lapas Pangkalan Bun karena sudah menciptakan Lapas yang bersih. Hal ini terlihat dari sisi segarnya udara tanpa adanya bau air comberan yang biasanya sangat menyengat. Artinya penataan SDM di Lapas ini sudah baik dan bisa benar-benar komitmen menjaga kebersihan lingkungan Lapas.

Dikatakannya bahwa kunci orang sukses dalam bekerja adalah dengan hati. Kita bekerja harus senang. Kerja untuk hidup dan kerja pun harus belajar. Jadi jangan berpikir selamanya kita akan bekerja disitu-situ saja. Oleh karena itu kita harus mempunyai visi dan misi kedepan mau jadi apa. Karena dengan demikian kita tentu akan semangat dan pantang untuk merasa puas.

Terlebih khusus untuk Kepala UPT walaupun kita bekerja  di tempat yang kecil tapi hendaknya disitulah kesempatan kita membuat atau menciptakan yang terbaik. Jangan alergi dengan perubahan dan jangan selalu berada di zona nyaman. Mari kita bekerja dengan membuat legacy (Warisan/Kenangan) yang baik untuk ditinggalkan dan jadikan Lapas Sampit pada 2020 mendatang menjadi UPT yang WBK/WBBM.

Terakhir dijelaskannya, maksud dari kegiatan Monev bersama Pimpinan Tinggi Pratama yang ada untuk menciptakan keharmonisan serta kolaborasi antar Jajaran agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam bekerja dan berkinerja lebih PASTI (Profesional, Akuntabel, SInergi, Transfaran dan Inovatif) serta Bahalap (Elok dan Bagus) terang Ilhan Djaya Kakanwil Kemenkumham Kalteng.

Sebelumnya dari kolaborasi yang baik tersebut, para Pimpinan Tinggi Paratama juga turut menyampaikan beberapa hal kepada petugas yang hadir di aula Lapas Sampit. Kepala Divisi Administrasi (Sucipto) menyampaikan hal-hal terkait PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin, Hak dan Kewajiban Pegawai. Sedangkan Kepala Divisi Imigrasi (Ignatius Poerwanto) menyampaikan terkait Keimigrasian, menurutnya apabila di Lapas Sampit terdapat Napi seorang WNA pihak Lapas hendaknya melaporkannya kepada Kantor Imigrasi terdekat (Kantor UKK Pangkalan Bun) agar dilakukan proses kepada WNA yang bersangkutan. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Cahyani Suryandari) menyampaikan Permenkumham No 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan terkait Kekayaan Intelektual yang ada di Lapas Kelas II B Pangkalan Bun.

Selanjutnya Kepala Divisi Pemasyarakatan (Hanibal) yang juga memberikan arahan dan motivasi mengingatkan kembali kepada seluruh petugas agar Lapas Pangkalan Bun benar-benar melaksanakan program Zero Halinar (Bebas peredaran Handphone, Pungutan Liar dan Narkoba). Dan segera melaksanakan arahan Dirjen Pemasyarakatan terkait Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan diantaranya dengan assessment narapidana dengan kategori Lapas Maksimum, Medium dan Minimum di blok hunian Napi yang ada di Lapas Pangkalan Bun.

Sebelumnya Kepala Lapas Pangkalan Bun (H. Kusnan) mengatakan bahwa saat ini Lapas Pangkalan Bun dihuni sebanyak 618 orang WBP Pegawai Lapas berjumlah 77 orang, Pegawai Bapas Pangkalan Bun 18 Orang dan Pegawai Lapas Sukamara berjumlah 46 orang dengan keadaan Lapas aman dan kondusif.  Create : Subbid Pembinaan, Infokom dan Kerjasama.