MMCKalteng - PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk refocusing penanganan Corona Virus Desease atau Covid-19 yang melanda daerah ini. Meski persetujuan DPRD Kalteng memberikan sejumlah masukan dan catatan kepada pemerintah dalam hal penggunaan anggaran tersebut.

Kesepakan tersebut disampaikan dalam rapat badan anggaran (Banggar) internal DPRD Kalteng, yang dilangsungkan di gedung dewan, Kamis (23/4/2020). Dalam keterangan resmi nya kepada wartawan, usai rapat banggar yang dihadiri Anggota Banggar dari masing-masing Fraksi kemarin, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatatakan bahwa pihak nya sepakat dan mendukung ada nya rasionalisasi anggaran tersebut.

Baca juga : HARI KEDUA PELAKSANAAN OPEN BIDDING JABATAN PENGAWAS DAN PELAKSANA KANWIL KALTENG

“Kita dari DPRD baru saja melaksanakan rapat banggar, dimana inti nya kita sepakat dengan ada nya penyesuaian anggaran termasuk anggaran yang ada di DPRD. Namun, harapan kita eksekutif bisa transparan dalam hal penggunaan nya,” kata Wiyatno.

Dalam keterangan nya, dia juga meminta pihak eksekutif memaparkan kebutuhan riil untuk gugus tugas penanganan Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini. Karena, jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang statusnya sudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penduduk nya dua kali lipat dari Kalteng anggaran nya hanya berkisar Rp400 miliar lebih.

“Kalsel APBD nya jauh lebih besar dari kita, mereka anggaran nya hanya Rp400 miliar sekian, mengapa Kalteng bisa sampai Rp689 miliar sekian,” terang legislator dari PDI Perjuangan ini.

Kemudian, pihak nya dari DPRD Kalteng juga berharap kepada aparat penegak hukum ikut mengawasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut. Karena pihak nya mengharapkan, anggaran yang cukup besar ini betul-betul digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

“Aparat penegak hukum kita harapkan juga ikut mengawasi, mohon maaf karena ini tahun politik, kita ingin kan anggaran ini betul-betul digunakan untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.

Pihak nya dari DPRD Kalteng juga prihatin dengan kondisi saat ini, dimana sampai saat ini beberapa agenda penting juga belum bisa dilaksanakan karena ingin focus menangani wabah yang sekarang ini sedang menghantui seluruh Negara tersebut. Akibatnya, beberapa agenda Dewan juga tertunda seperti penutupan masa sidang, karena belum dilaksanakan nya reses DPRD Kalteng.

Pihak nya juga menanyakan surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Kalteng, dimana pointer nya berkaitan dengan semua belanja yang akan melakukan pencairan harus persetujuan Gubernur. Hal ini, kata dia, bisa saja menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang sudah melaksanakan pekerjaan namun pencairan nya terhambat.

“Jadi saya tegaskan, kita sepakat dengan ada nya penyesuaian atau refocusing untuk penanganan Covid-19 ini, dengan catatan penggunaan nya transparan, diawasi penegak hukum dan perekonomian kita harus tetap berjalan, maka nya kita minta agar pekerjaan yang tidak terkena pergeseran untuk segera dilelang dan dilaksanakan,” pungkasnya.

Rasionalisasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 yang disepakati kemarin juga mendapatkan masukan, saran serta kritik tajam dari tujuh Anggota Banggar yang mewakili fraksi nya masing-masing di DPRD Kalteng.

#.Y Freddy Ering/Ketua Fraksi PDI Perjuangan

BTL seperti Bansos dan Hibah Harus nya Dirasionalisasi

Dalam kesempatan kemarin, pihaknya dari Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan sikap Pemprov yang langsung menetapkan anggaran dari sebelum nya Rp500 miliar menjadi Rp687 miliar lebih tanpa ada nya penjabaran rincian maupun tujuan penggunaan nya. Bahkan untuk DPRD pun sampai saat ini belum disampaikan, sehingga terkesan tidak ada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kemudian, walaupun anggaran dalam SKB anggaran dimasukan pada belanja tidak terduga tetapi unsur akuntabilitas dan transparansi harus diperketat. “Pada SKB itu, Dewan juga mesti mengawasi penggunaan anggaran tersebut dan kita akan memplototi itu,” kata Freddy.

Pihak nya juga melihat acuan pergeseran anggaran tidak ditetapkan, karena masing-masing SOPD pemangkasan yang dilakukan bervariasi ada yang 60, 50 dan ada yang 40 persen. “Hal lain juga, karena dalam struktur APBD ada Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, seperti hibah, bansos dirasionalisasi juga itu jangan hanya SOPD,” tegasnya.

#.Bryan IskandaR/Ketua Fraksi Partai NasDem

Tolak Anggaran Covid-19 Ditaruh di Belanja Tidak Terduga

Meski menyetujui rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, pihak nya mengharapkan harus ada kejelasan penggunaan anggaran tersebut dengan data yang akurat dan disampaikan kepada khalayak umum. Kemudian, pihak nya juga meminta agar anggaran penanganan Covid-19 ini dibuat mata anggaran khusus, dengan nama mata anggaran penanganan Covid-19.

“Kami dari Fraksi Partai NasDem mempunyai sikap menolak SKB tersebut, karena mata anggaran penanganan Covid-19 ini ditaruh di belanja tidak terduga. Karena akan sangat susah sekali bagi kita sebagai lembaga yang melakukan pengawasan untuk mengawasi nya. Kalau menjadi masalah kita juga nanti yang kena,” kata Bryan.

#Hj Siti Nafsiah/Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar

Bentuk Tim Pengawasan Penyaluran JPS

Fraksi Partai Golkar juga memberikan masukan dan catatan, diantaranya meraka meminta anggaran tersebut rincian dan angka-angka nya harus jelas. Karena ada peningkatan angka dari rapat pertama dari Rp500 miliar menjadi Rp680 miliar lebih. Apakah angka yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan angka yang diperlukan di lapangan.

Dalam rapat awal dengan anggaran Rp500 miliar, disepakati Rp200 miliar untuk kesehatan, Rp200 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), Rp70 miliar untuk dampak ekonomi dan sosial dan Rp30 miliar untuk administrasi. “Makanya perlu penjelasan JPS nya kita mengharapkan DPRD membentuk tim pengawasan supaya pelaksanaan JPS ini betul-betul sampai ke masyarakat. Karena kita khawatir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan apalagi ini tahun politik,” kata Nafsiah.

#H Purman Jaya/Ketua Fraksi PKB

Anggaran Pusat Hingga Desa Siapkan Untuk Bansos

Meski menyepakati ada nya pemotongan anggaran, karena mereka menilai kalau dari masing-masing pos anggaran yang ada dipotong rata-rata 20 persen maka anggaran sekitar Rp500-600 miliar untuk penanganan covid-19 bisa terpenuhi.

Terpenting kata dia, data kependudukan di Kalteng harus valid, agar nanti nya bantuan yang disampaikan bisa tepat sasaran. “Ini penting, seandainya opsi untuk memutus mata rantai ini dengan lock down, anggaran Bansos bisa tepat sasaran. Maka nya kita saran nya, ini hanya tidak ditangani Provinsi. Tetapi dari pusat, provinsi, kabupaten bahkan kalau memang bisa ADD digunakan bahkan kalau ada dari pihak swasta anggaran nya disatukan. Sehingga tidak berlarut-larut,” kata Purman Jaya.

#.HM Sriosako/Ketua Fraksi Partai Demokrat

Ajukan Nota Protes

Walaupun menyetujui pemangkasan anggaran tersebut, pihak nya dari Fraksi Partai Demokrat menyayangkan SKB tiga menteri tersebut memberi kewenangan penuh kepada Gubernur dalam menetapkan anggaran Covid-19 tersebut, sehingga kewenangan DPRD sebagai mitra pemerintah terabaikan.

“Oleh sebab itu kita meminta kepada Ketua agar nanti menugaskan kita mempertanyakan kepada Menteri. Kemudian dalam petunjuk Presiden itu kan dalam masa pandemi corona ini rakyat tidak boleh kelaparan, nah anggaran untuk ketahanan pangan kita malah dipangkas, harusnya ini diperkuat,” kata Sriosako.

#.Tomy Irawan Diran/Ketua Fraksi Gabungan PAN, PPP, PKS, PERINDO dan Hanura

Harus Transparan

Karena anggaran cukup besar, pihak nya meminta agar penggunaan nya bisa dilaksanakan secara transparan. “Anggaran penanganan Covid-19 ini kan sangat besar, kami sepakat agar apa pun bentuk penggunaan nya harus terbuka dan transparan,” kata Tomy.

#.Kuwu Senilawati/Anggota Fraksi Partai Gerindra

Mengapa Anggaran Lebih Besar dari Kalsel

Kuwu mengatakan, pihak nya setuju ada nya rasionalisasi agar penanganan Covid-19 di daerah ini bisa berjalan maksimal. Namun, tentunya rasionalisasi itu harus berdasarkan perhitungan dan data-data yang valid.  “Kalau kita melihat data Kalteng hanya 700 KK, sementara Kalsel sudah PSBB mereka memakai anggaran Rp400 miliar lebih mengapa kita hampir Rp700 miliar,” kata Kuwu.