MMCKalteng - Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, bertempat di Istana Isen Mulang, Senin (15/06/2020).

Turut hadir mendampingi Gubernur yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri, Inspektur Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng Agus Siswadi.

Baca juga : Psikolog RSJ Kalawa Atei Berikan Pembekalan Kesehatan Mental Remaja pada Siswa Baru SMPK

Rapat dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia (RI) H. Joko Widodo, sekaligus membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020.

Rakornas dihadiri Wakil Presiden RI K. H. Ma`ruf Amin, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui TVRI Nasional dan dapat diakses melalui daring TVRI link.

Rakornas ini menggambil Tema Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan Tema Rakornas, kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan Daerah khususnya terkait pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Presiden H. Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan sekitar 677,2 T untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemuliham ekonomi Nasional.

"Angka ini 677,2 T adalah jumlah yang sangat besar, oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat indonesia", tutur Presiden.

Presiden H. Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mengawal dengan baik agar dana yang besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.

"Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah", tandas H. Joko Widodo.

Presiden juga menyebut BPKP, Inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah aparat internal Pemerintah, yang harus fokus kepencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerjasama, sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus dilakukan, demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus kita lanjutkan.(WDY/Foto:Rinto)