Peringatan HUT ke 68 Satpol PP, HUT ke 56 Satlinmas dan HUT ke 99 Satuan Pemadam kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
Ahmad SaifuddinMMC Kalteng – Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri sebagai Pembina upacara dalam Peringatan Hari Ulang Tahun ke 68 Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Ulang Tahun ke 56 Satuan Perlindungan Masyarakat, Hari Ulang Tahun ke 99 Satuan Pemadam Kebakaran , Peringatan Hari Kartini serta Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dan Peringatan Hari Bumi Tahun 2018. di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (23/04). Yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Prov KALTENG, Bupati se-provinsi Kalimantan Tengah, dan Kepala SOPD Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutan Sekda Provinsi Kalimantan Tengan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukan selama ini sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih professional, kompeten dan berintegritas tinggi.
Baca juga : Pj. Bupati Anang Dirjo Terima Penghargaan dari Kalteng PosPeringatan Hari jadi Satpol PP, Satlinmas dan Damkar tahun 2018 ini menjadi sangat istimewa karena bersamaan waktunya dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 10 kabupaten dan 1 kota diharapakan adanya upaya peningkatan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP, Satlinmas dan Damkar sebagai perangkat daerah yang turut memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama Pilkada mendatang.
Dalam memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke XXII, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung baik penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparasi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama setiap pengambilan kebijakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
