MMCKalteng - Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada para Bupati/Walikota Se- Kalteng, Kepala Kanwil/ Kementerian/ LPNK/ Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Lt. II, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (26/11/2020). Pada tanggal 25 November 2020 sebelumnya, Plt. Gubernur Kalteng telah menerima DIPA Tahun Anggaran 2021 dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo secara virtual. 

Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Plt. Gubernur Kalteng melanjutkan menyerahkan DIPA Tahun 2021 kepada  Kepala Kantor Wilayah/ Kementerian/LPNK/Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Kalteng dan Rincian TKDD Tahun 2021  kepada  Bupati/Walikota. Pada kesempatan ini, diserahkan DIPA secara simbolis kepada 7 instansi vertikal lingkup Prov. Kalteng.

Baca juga : Pemberian Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Calon Haji Kabupaten Pulang Pisau

Selain itu, DIPA secara simbolis juga akan diserahkan kepada 1 Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Kalteng, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalteng. Adapun total alokasi dana transfer ke Daerah lingkup Pemprov. Kalteng, termasuk Kabupaten/Kota berjumlah Rp. 16.494.819.413.000,-

Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dalam sambutannya menyampaikan Kepada Bupati/Walikota Se-Kalteng, Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kalteng agar segera mengambil langkah-langkah sebagai upaya merealisasikan DIPA Tahun Anggaran 2021 pada awal tahun 2021. Kedua, setiap pemegang anggaran agar memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dari segi kualitas dan kuantitas sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga, APBN Tahun 2021 harus bisa menjadi instrumen untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Keempat, anggaran transfer ke daerah menunjukkan komitmen Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia.

Kelima, kepada semua pengelola anggaran Tahun Anggaran 2021 di Prov. Kalteng, agar paling lambat bulan Desember 2020 sudah harus melaksanakan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik sudah bisa dimulai pada bulan Januari 2021. Adapun  apabila ada kendala  dalam pelaksanaan DIPA agar segera berkoordinasi dengan Kementerian /Lembaga terkait.

Keenam, kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi, agar segera menyampaikan usulan Pejabat Pengelola Anggaran Tahun 2021 di Prov. Kalteng melalui Bappedalitbang. Ketujuh, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DIPA  Tahun 2021 harus ditingkatkan sehingga hasilnya kita harapkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, Plt. Gubernur menekankan agar pelaksanaan anggaran Tahun 2021 harus  bebas  dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Turut hadir Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Forkopimda, Bupati/Walikota Se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov. Kalteng, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng dan Kepala Kanwil Kementerian/LPNK/Satuan Kerja Instansi Vertikal.  (YDS/Foto:Duan)