MMCKalteng – Palangka Raya – Dalam  rangka stabilitas harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (Bapok) menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah, yang dibuka oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel Luwansa Pangka Raya, Kamis (7/12/2023).

Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang bacakan oleh Kepala Disdagperin Prov. Kalteng Aster Bonawaty mengatakan, mengiringi datangnya Hari Besar Keagamaan selalu terjadi peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas Barang Kebutuhan Pokok (Bapok) tertentu. Hal ini sering terjadi dan berulang, dimana variasi makanan yang dikonsumsi masyarakat semakin beragam, sehingga terjadi peningkatan permintaan Barang Kebutuhan Pokok tertentu.

Baca juga : Pj. Bupati Kobar Berharap Korpri Jadi Teladan dan Berorientasi Pelayanan

“Kondisi peningkatan inflasi yang selalu berulang setiap tahun, tentunya perlu kita antisipasi dan waspadai secara bersama-sama melalui sinergi dari berbagai pihak sehingga laju kenaikan inflasi lebih lanjut dapat kita tekan” ucap Aster.

Menurutnya, tantangan pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok selama tahun 2023 ini, antara lain kebijakan pemerintah menaikkan tarif BBM dan kondisi ekonomi dunia yang mendorong peningkatan harga komoditas dunia, khususnya energi dan pangan. Hal-hal tersebut akan berdampak pada terjadinya fluktuasi/naiknya harga.

“Hal ini perlu kita sikapi, karena kenaikan harga Barang Kebutuhan Pokok sangat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu akan semakin tertekan dengan kenaikan harga tersebut” imbuhnya.

Lebih lanjut Aster dalam keterangannya menyebutkan, bahwa seluruh Dinas dan Instansi terkait baik level Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan sejumlah langkah strategis, yaitu dengan turun ke pasar dan sentra produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan bapok yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah sesuai harga acuan pemerintah, untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat di daerah masing-masing, dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi daerah, serta mengawal kelancaran distribusi bapok ke pasar-pasar rakyat di wilayah masing-masing dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Pelindo dan Satgas Pangan serta pihak terkait lainnya.

“Selanjutnya, kepada para pengusaha diharapkan dapat segera melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu menjaga harga pada tingkat wajar, serta tidak melakukan penimbunan maupun spekulasi” sebut Aster.

“Melakukan antisipasi pasokan, baik dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu pendistribusian barang ke gudang dan pasar, serta membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan pasar
murah dan pasar penyeimbang” pungkasnya.

Hadir pula pada Rakorda ini, Kalan BI Magfur, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalteng Budi Cahyanto dan Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng AKBP Telly Alvin, serta peserta dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota se Kalteng. (levri/Foto:Agung)