Jelang PSU 2025, Pemkab Barito Utara Laksanakan Ikrar Netralitas Kades dan Lurah
Diskominfo Barito UtaraMMCKalteng - Muara Teweh - Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara pada 6 Agustus 2025 mendatang, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Ikrar Netralitas Kepala Desa dan Lurah serta Pencanangan Desa Anti Politik Uang, Senin (23/6/2025). Acara ini digelar di Cafe Kopi Itah Muara Teweh dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh, unsur Forkompinda, kepala desa, lurah, insan media, dan undangan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menegaskan pentingnya netralitas seluruh aparatur pemerintah desa dan kelurahan, termasuk camat dan perangkat daerah, demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa keberpihakan, termasuk politik uang, harus dihindari agar pesta demokrasi berjalan jujur dan transparan.
Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Hadiri Musrenbang RKPD Kab. Pulang Pisau Tahun 2025Selain netralitas, Indra juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga kondusifitas dan mengajak warga menolak praktik politik uang. Ia mendorong semua pihak untuk memastikan proses PSU berlangsung jujur, adil, dan bebas dari kecurangan serta hoaks. "Saya berharap, semoga Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan 6 Agustus 2025 mendatang menjadi pesta demokratis yang tidak tercederai dengan keberpihakan aparat pemerintah, baik ASN, kepala desa/lurah, camat, dan yang paling utama desa/kelurahan harus bebas dari money politics," harapnya.
Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar dalam sambutannya mengatakan bahwa, acara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan bersama-sama. "Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak penyelenggara pemilu atau aparatur pemerintah daerah dan desa, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemilu ulang yang adil, bersih, dan bebas dari intervensi politik uang," tegasnya. (Nadi Forester / BARUT - Foto: Diskominfobarut)/Edt:UL
