MMCKalteng – Palangka Raya – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah ikut serta dalam Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVII Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (16/9/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Perdesaan” dengan lokus pembelajaran dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menegaskan bahwa VKN merupakan bagian penting dari proses pembelajaran kepemimpinan tingkat II. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk mendiagnosa permasalahan aktual sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang bisa menjadi inspirasi dalam proyek perubahan di instansi masing-masing.

Baca juga : Pemkab Pulang Pisau Gelar Rapat Konsultasi Publik Ranperda Perum Daerah Air Minum

“Visitasi ini menjadi momentum berharga untuk menyerap inovasi dan pengalaman, khususnya dari praktik baik yang ditunjukkan Kabupaten Banyuwangi dalam penguatan UMKM desa,” ujar Nunu Andriani.

Peserta kegiatan mendapat kesempatan mendalami dua lokus pembelajaran. Pertama, dari Bramudya yang mewakili BUMDes dengan tema “Penguatan BUMDes dalam Mendorong Diversifikasi Usaha Kecil dan Menengah.” Materi ini menyoroti peran BUMDes sebagai pilar penting dalam memperkuat kemandirian desa sekaligus penggerak UMKM yang tangguh. Kedua, dari Budi Santoso selaku narasumber Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang membawakan tema “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung UMKM.” Ia menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci memperluas akses pasar, mempercepat layanan, dan meningkatkan daya saing di era modern.

Atas nama BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepada para narasumber yang telah berbagi praktik baik. Ia berharap agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan inspirasi yang diperoleh dalam proyek perubahan masing-masing sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Kemal/Rendy) Edt : EK