MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan laporan resmi perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).

Laporan tersebut mencakup perkembangan situasi Karhutla, kesiapan sumber daya dan sarana prasarana, mobilisasi personel gabungan, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026.

Baca juga : Menteri P2MI Mukhtarudin Beri Kuliah Tamu di UPR, Dorong Mahasiswa Siap Bersaing di Pasar Kerja Global

Dalam laporannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus 2026, tercatat sebanyak 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla. Luasan terbakar yang telah ditangani oleh tim darat mencapai 4.499,21 hektare, sedangkan berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi luasan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

Lebih lanjut disampaikan, secara nasional, pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla di Kalimantan Tengah menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya intensitas kebakaran memasuki puncak musim kemarau.

Sementara itu, berdasarkan analisis BPB-PK Kalteng, Agustus 2026 menjadi periode dengan peningkatan Karhutla paling signifikan sepanjang tahun. Dalam 18 hari pertama, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar, yang telah melampaui akumulasi Januari–Juli 2026. Kondisi ini menunjukkan Karhutla masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan penguatan penanganan dan pencegahan secara menyeluruh.

Disampaikan juga untuk peningkatan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Kalteng. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, dari enam stasiun ISPU aktif, tiga wilayah berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat, yaitu Kasongan Kabupaten Katingan, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, dan Buntok Kabupaten Barito Selatan. Sementara tiga wilayah lainnya, yakni Palangka Raya, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, berada pada kategori Tidak Sehat.

Untuk memperkuat penanganan Karhutla, Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026, yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan, juga telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla.

Sebagai informasi, sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu untuk menangani Karhutla di Kalimantan Tengah, yang terdiri dari unsur BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta 5.303 personel relawan dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar. Pelibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya penguatan sinergi dan kesiapsiagaan dalam penanganan Karhutla.

Dukungan operasi udara dari BNPB meliputi satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu unit helikopter patroli udara, serta empat unit helikopter water bombing. OMC telah dilaksanakan dalam tiga periode.

Dalam laporan tersebut, Gubernur juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan Karhutla. Di antaranya keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.

Pemprov Kalteng mengusulkan penguatan penanganan Karhutla melalui percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk menjangkau wilayah barat Kalteng. Selain itu, diperlukan penambahan peralatan pemadaman darat, seperti kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan alat komunikasi guna mendukung unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat yang melibatkan berbagai unsur terkait. Di samping itu, pembangunan sumur bor dan embung di lokasi rawan Karhutla menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber air, dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian/lembaga terkait.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau”, tegas Gubernur. 

Laporan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Presiden tersebut sekaligus menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kalteng. (Dw/Foto:AS)