MMCKalteng - Miangas – Pemerintah memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, lewat dukungan akses internet dan layanan komunikasi yang lebih kuat melalui bantuan perangkat Starlink, telepon seluler, serta penguatan sinyal telekomunikasi.

Dukungan tersebut disiapkan pemerintah lewat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, ke Pulau Miangas, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga : Dorong Hak Cipta Kearifan Lokal

Bagi warga Miangas, bantuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat akses komunikasi di wilayah perbatasan. Sebanyak 203 kepala keluarga akan menerima dukungan konektivitas digital, berupa perangkat Starlink dan telepon seluler, disertai penguatan sinyal dari BAKTI Kemkomdigi bersama Telkomsel.

Setiap keluarga ditargetkan memperoleh satu unit perangkat Starlink dan satu unit telepon seluler. Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan 180 unit modem Starlink dan 210 unit telepon seluler untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat di pulau terluar tersebut.

Sebanyak 180 unit modem Starlink telah dikirim dari Jakarta menuju Kota Manado, Sulawesi Utara, menggunakan sejumlah armada pesawat. Rinciannya, Boeing 7308 mengangkut 47 unit, Falcon 0707 membawa 47 unit, Falcon 0801 membawa 66 unit, dan pesawat PK CAA membawa 20 unit secara hand carry.

Sementara itu, 210 unit telepon seluler telah berada di Kota Manado untuk selanjutnya dikirim ke Pulau Miangas. Pengiriman lanjutan dari Manado menuju Miangas akan dikoordinasikan bersama Sekretariat Kabinet, dengan rencana penggunaan pesawat CN. Selain bantuan perangkat, warga juga akan mendapatkan dukungan peningkatan kualitas sinyal. BAKTI Kemkomdigi bersama Telkomsel menyiapkan penambahan perangkat jaringan Base Transceiver Station atau BTS.

Perangkat tersebut dikirim dari Manado menuju Miangas menggunakan pesawat sewaan. Dengan adanya penguatan konektivitas ini, masyarakat Miangas diharapkan dapat lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, mengikuti kegiatan pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperoleh informasi secara lebih cepat. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerataan akses digital bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan yang selama ini membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi lebih memadai. (Kkg/Sumber Foto FMB9)