MMCKalteng – Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (6/7/2026).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Baca juga : Komisi A Kaji Banding ke Samsat Kepri

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin, para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, para asisten, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah, Edy Pratowo mengapresiasi seluruh fraksi pendukung DPRD yang pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Edy mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

"Opini WTP merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna. Pemerintah Provinsi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi terus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, efisiensi belanja, serta penyusunan perencanaan pendapatan yang lebih akurat dan realistis.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp216,07 miliar, ia menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut telah memiliki peruntukan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kewajiban atas sejumlah kegiatan yang masih tertunda akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi juga terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan peralatan usaha. Di samping itu, alokasi anggaran akan terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Berbagai kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah agar pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, Maju, dan Sejahtera," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Edy juga menyampaikan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah berhasil ditekan dari 5,26 persen pada September 2024 menjadi 4,94 persen pada September 2025 melalui berbagai program, seperti pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengakhiri penyampaiannya, Edy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan selanjutnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, Maju, dan Sejahtera. (IAQ/Foto: Tra)