MMCKalteng – Kuala Kapuas – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta berbagai isu strategis di Kalimantan Tengah.

Kunjungan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Tengah beserta Forkopimda masing-masing.

Baca juga : Sekda Fahrizal Fitri Melakukan Penyerahan 8 Permendagri Tentang Batas Daerah Antar Provinsi Dan Antar Kabupaten di Prov. Kalteng

Dalam arahannya, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus penopang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelestarian lingkungan.

"Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat," tegas Djamari.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia mengusung konsep President of Solutions, yaitu pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui program-program prioritas nasional.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memaparkan kondisi umum serta potensi daerah yang didukung sumber daya alam melimpah di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Menurutnya, potensi tersebut menjadi modal besar dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

"Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung program strategis nasional. Namun, berbagai tantangan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, dan konflik agraria harus ditangani secara bersama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," ujar Gubernur Agustiar Sabran.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno memaparkan perkembangan penanganan Karhutla di wilayahnya hingga 29 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada camat, lurah, kepala desa, dan perusahaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

"Penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif dan risiko kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin," ujar Wiyatno.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga terus mengintensifkan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, serta penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. Selain itu, surat imbauan telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH) agar berperan aktif dalam mencegah kebakaran di wilayah operasional masing-masing.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan, mengendalikan Karhutla, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (IAQ/Foto: GIO)