MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta penambahan sumur bor di sejumlah wilayah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk memperkuat ketersediaan sumber air sekaligus mempercepat pemadaman di lapangan.

Arahan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2026). Menurutnya, ketersediaan sumber air menjadi bagian penting dalam memperkuat respons terhadap kebakaran, khususnya di kawasan yang sulit menjangkau sumber air permukaan.

Baca juga : Penandatanganan Nota Kesepakatan DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terhadap KUPA/ PPAS Tahun Anggaran 2019

“Sumur bor harus ditambah di lokasi-lokasi yang memang membutuhkan. Petakan titiknya dengan baik, sehingga ketika terjadi kebakaran, sumber air sudah tersedia dan tim tidak lagi kesulitan mendapatkannya,” tegas Agustiar.

Gubernur meminta percepatan penyediaan sumur bor terutama di wilayah prioritas penanganan Karhutla, meliputi Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur khususnya Sampit, Katingan, dan Seruyan.

Keberadaan sumur bor juga diarahkan untuk mendukung pembasahan lahan gambut. Air yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan gambut dan mengurangi risiko api kembali menyala setelah proses pemadaman.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, hingga Sabtu (29/8/2026) masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan. Sementara itu, 10 titik yang sebelumnya menjadi lokasi terparah telah berhasil ditangani.

Secara kumulatif, tercatat 38.916 titik panas, dengan luas lahan terbakar berdasarkan laporan daerah mencapai 60.028,77 hektare. Berdasarkan pantauan Sipongi, luas lahan terbakar tercatat 7.634,46 hektare, sedangkan jumlah kejadian Karhutla mencapai 2.090 kejadian.

Untuk memperkuat penanganan, sebanyak 7.208 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan telah dikerahkan di lapangan. Jumlah tersebut ditargetkan dapat dioptimalkan hingga 10.700 personel.

Menurut Ahmad Toyib, strategi penanganan di lapangan saat ini tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga diarahkan pada pengendalian sumber air dan kondisi lahan. Selain sumur bor, pembasahan dilakukan dengan memompa air dari sungai terdekat ke kawasan gambut.

“Pembasahan lahan menjadi salah satu langkah penting, terutama pada kawasan gambut. Air dari sumber terdekat dipompa untuk menjaga kondisi lahan agar tetap basah dan mengurangi potensi api menjalar di bawah permukaan,” jelas Ahmad.

Upaya pencegahan munculnya kembali titik api juga diperkuat melalui patroli selama 24 jam. Regu pemadam ditempatkan secara bergilir hingga tengah malam untuk memantau kawasan yang telah berhasil dipadamkan.

Sementara itu, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanganan Karhutla. Tiga periode telah diselesaikan dan periode keempat berlangsung mulai 26 Agustus hingga 2 September 2026.

Kondisi Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara saat ini masuk kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2.5 tercatat 481 di Palangka Raya, 459 di Katingan, 442 di Kotawaringin Timur, dan 330 di Murung Raya.

Menghadapi dampak tersebut, Gubernur meminta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi bagian dari penanganan darurat. Instansi terkait diminta segera menyiapkan posko terpadu, dapur umum, air bersih, vitamin, masker, dan fasilitas oksigen.

“Pastikan warga yang terdampak mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Jangan sampai kondisi kabut asap menambah beban masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan segera,” ujar Agustiar.

Gubernur menegaskan, seluruh langkah penanganan harus dilakukan secara terpadu dan dievaluasi secara berkala. Penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi harus dilanjutkan dengan pencegahan agar titik api tidak kembali muncul.

“Kita harus bekerja sampai tuntas. Setelah api padam, jangan langsung ditinggalkan. Pastikan lokasinya aman, sumber air tersedia, dan lakukan pemantauan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (Rkh/Foto:TRA)