MMCKalteng – Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (10/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong. Agenda rapat yakni penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Baca juga : Peningkatan Pengendalian Karhutla di Provinsi Kalteng

Terdapat enam fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang menyampaikan Pemandangan Umum Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Fraksi-fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh Juru Bicara Ferry Khaidir, Fraksi Partai Golongan Karya oleh Juru Bicara Rahadian Fani, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya oleh Juru Bicara Endang Susilawatie, Fraksi Partai Nasional Demokrat oleh Juru Bicara Bryan Iskandar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Juru Bicara Pipit Setyorini, dan Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Juru Bicara Agie.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Juru Bicara Ferry Khaidir menekankan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Fraksi Partai Golongan Karya melalui Juru Bicara Rahadian Fani mendorong optimalisasi pendapatan daerah serta memastikan perubahan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Juru Bicara Endang Susilawatie meminta pengelolaan ruang fiskal dilakukan secara cermat dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Fraksi Partai Nasional Demokrat melalui Juru Bicara Bryan Iskandar menekankan penurunan transfer pemerintah pusat, pembiayaan melalui utang daerah, pengendalian inflasi, serta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Juru Bicara Pipit Setyorini menekankan efisiensi dan kualitas belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah, serta keberlanjutan pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicara Agie mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengurangan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam perubahan anggaran.

Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Rapat Paripurna berikutnya akan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 antara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (ARK/Foto:Arl)