MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan langkah nyata dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi penanganan di lapangan, penguatan sinergi lintas sektor, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.

Baca juga : Jajaran TNI dan Polri Ziarah Ke Makam Pahlawan

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026). Rapat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus memastikan penanganan berjalan lebih terarah dan efektif.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan bahwa karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang luas, dengan kawasan gambut yang kompleks, membutuhkan pendekatan penanganan yang menyeluruh. Upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan pencegahan, pengawasan, penegakan aturan, dan evaluasi pemanfaatan lahan.

Penanganan karhutla, menurutnya, tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul. Diperlukan kerja bersama yang berkelanjutan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.

Gubernur juga menyoroti perlunya evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang selama ini berulang kali terbakar. Lahan yang tidak produktif perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan ekosistem gambut.

Ia turut mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan perizinan dan pengelolaan lahan harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera sekaligus mencegah kebakaran berulang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden dalam pengantarnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dan tepat sasaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan karhutla pada tahun-tahun mendatang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas terbakar sekitar 43,93 hektare.

Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla, dengan total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.

Penanganan karhutla melibatkan 16.478 personel dari berbagai unsur, termasuk BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya.

Seiring menurunnya eskalasi kejadian dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel di lapangan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Namun, patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani.

Di tengah upaya pemadaman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak kekeringan dan asap karhutla.

Berdasarkan laporan BPBD, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota juga telah mencapai lebih dari 14 juta liter.

Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Perhatian juga diberikan kepada para petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan operasional, makanan, serta perlengkapan keselamatan. Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.

Langkah tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan keselamatan petugas tetap terjaga.

Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, terutama karena kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam.

BMKG memprakirakan curah hujan akan meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Namun, perubahan cuaca tersebut tidak berarti risiko kebakaran dapat diabaikan.

Kewaspadaan juga perlu diimbangi dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kesiapan personel tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.(WDY/Foto:Arl)