MMCKalteng – Kuala Pembuang – Wakil Bupati Seruyan, Supian secara resmi membuka Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Bapperida, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan, walidata, produsen data, serta pengelola data. Pelaksanaannya merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Baca juga : Mendagri Dukung Penuh Peluncuran Kopdeskel Merah Putih

Dalam sambutan Bupati Seruyan yang dibacakan pada kegiatan tersebut, disampaikan bahwa data memiliki peran penting sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Data bukan sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Tanpa data yang valid dan dapat dipercaya, program dan kegiatan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Seruyan Tahun 2026, terdapat tantangan besar yang perlu diselesaikan bersama. Dari 31 Indikator Kinerja Utama (IKU), tercatat sebanyak 4.947 elemen data yang harus disepakati, dikelola, dan diintegrasikan oleh seluruh perangkat daerah.

Sejumlah tantangan yang masih dihadapi di antaranya belum seragamnya standar data, perbedaan angka antarperangkat daerah untuk objek data yang sama, metadata yang belum lengkap, serta pemutakhiran data yang belum dilakukan secara berkala.

Salah satu perhatian utama dalam penguatan tata kelola data adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seruyan. Untuk itu, diperlukan data yang presisi, terpadu, serta berbasis by name by address agar program intervensi dan bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen bersama dalam menerapkan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga data yang dihasilkan memiliki standar yang jelas, metadata lengkap, dapat dipertukarkan, serta didukung kode referensi dan data induk yang sama,” sebagaimana ditegaskan dalam sambutan Bupati Seruyan.

Selain itu, perangkat daerah juga diminta melakukan pemutakhiran data secara berkala dan memastikan integrasi antarinstansi guna menghindari duplikasi maupun perbedaan angka. Sinergi dengan BPS Kabupaten Seruyan turut menjadi perhatian, khususnya dalam pembinaan statistik sektoral dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data.

Pemerintah Kabupaten Seruyan juga mendorong keterbukaan data sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik serta perlindungan data pribadi.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjadikan data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat berjalan lebih terarah, terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Seruyan, Kepala BPS Kabupaten Seruyan, anggota Forum Satu Data Indonesia, walidata, produsen data, pengelola data perangkat daerah, serta insan pers. (MCSeruyan/IH)/Edt:UL