MMCKalteng - Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten di Ruang Rapat A Setda, Senin (9/11/2026). Rapat ini dilaksanakan guna menindaklanjuti dan menyelesaikan isu konflik sosial yang melibatkan Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, menyampaikan arahan secara langsung.

Baca juga : Dishub Kembali Lakukan Pemeriksaan dan Penyemprotan

"Setiap permasalahan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah mufakat, serta berasaskan keadilan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadi jembatan yang adil bagi masyarakat dan pihak perusahaan, demi menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas di wilayah Kabupaten Barito Utara," ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, Rayadi, yang memaparkan gambaran umum serta data mengenai isu yang berkembang di lapangan. Setelah pemaparan, agenda diteruskan dengan sesi diskusi dan mediasi interaktif antara pihak pemerintah daerah dengan manajemen PT NPR serta perwakilan masyarakat.

Pada sesi tersebut, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, turut menegaskan arahannya.

"Pemerintah daerah hadir untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi secara adil. Kita ingin investasi berjalan baik, namun hak-hak dan ketenteraman masyarakat di Desa Karendan serta Muara Pari juga harus tetap dijaga dengan mengedepankan musyawarah mufakat," tegasnya.

Rapat koordinasi tim terpadu ini diharapkan menghasilkan jalan keluar yang konkret dan menyejukkan demi menjaga iklim ketenteraman serta keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Lahei.

Rapat dihadiri oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda, Asisten II Sekda, Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat Lahei, Dewan/Ketua Adat, manajemen PT NPR, serta perwakilan masyarakat.(Ummi/Grescela - Dok: Haspi/Wawan_Diskominfosandi2026)/Edt:UL