MMCKalteng – Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 sekaligus menyampaikan berbagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat Keterbukaan Informasi Publik di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Kalteng Satu Data untuk mengintegrasikan data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar informasi pemerintahan dapat diakses masyarakat secara daring.

Baca juga : Abdul Jalil Pakaja Menjabat Pj Kades Tumbang Bahanei

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tersebut melalui internet,” jelas Edy.

Edy menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan kanal Lapor Gub untuk menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat serta 1.783 perangkat Starlink guna memperluas akses internet di wilayah pedalaman.

“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalimantan Tengah. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya. Pemerintah provinsi juga telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk memperluas akses internet bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang mengalami blank spot,” ungkap Edy.

Edy juga menjelaskan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang.

“Program Kartu Huma Betang Sejahtera adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial. Kita berharap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah terus meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai program pemerintah dan perkembangan pembangunan daerah,” pungkas Edy.

Presentasi tersebut didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Adiah Chandra Sari. Tim panelis terdiri atas Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rini Purwandari, Executive Director of The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Desiana Samosir. (ARK/Foto:Ist)