Sekda Kalteng Tekankan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Dampak Nyata Pembangunan bagi Masyarakat
MMCKalteng – Palangka Raya – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden meminta seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan serta mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Setiap belanja daerah harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Linae saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakor Dalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (19/11/2026).
Baca juga : Wakil Gubernur Kalteng Hadiri Pembukaan Musrenbangnas 2021Linae menegaskan, Rakor Dalev memiliki arti strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui forum tersebut, capaian program dan kegiatan hingga Triwulan III dievaluasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2026 harus dimaksimalkan, mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Diperlukan langkah-langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain percepatan penyerapan anggaran, Linae meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam program kerja dan kegiatan daerah. Pelaksanaannya juga harus dilaporkan setiap semester untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar program yang dilaksanakan semakin tepat sasaran. Pengendalian pembangunan harus didukung data yang valid, akurat, dan selaras antarsektor sehingga capaian pembangunan daerah dapat tergambar secara utuh, objektif, dan transparan.
“Pastikan setiap belanja daerah menghasilkan output yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Linae turut menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan program prioritas daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap berfokus pada program-program prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional, terutama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian adalah Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), yang telah aktif berjalan sejak Februari 2026.
Terkait optimalisasi belanja pemerintah, ia menyampaikan sejumlah langkah strategis yang perlu terus diperkuat, meliputi efisiensi belanja operasional dengan mengurangi kegiatan nonprioritas tanpa mengurangi anggaran pelayanan publik dan program prioritas masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah perlu menggali sumber pendapatan baru melalui optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mendorong kemudahan investasi, memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program prioritas nasional, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta inovasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan.
Linae juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian terhadap sejumlah indikator pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhatian juga perlu diarahkan pada capaian pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kerja keras seluruh pihak dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah, seraya berharap koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Kalteng Syahfitri dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor Dalev Triwulan III Tahun 2026 bertujuan mengoordinasikan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan diperoleh data capaian target kinerja program sesuai perubahan RKPD Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026, serta data capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lisda Arriyana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anang Dirjo, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, kepala perangkat daerah provinsi, serta bupati/wali kota atau perwakilannya yang mengikuti secara daring. (IAQ/Foto: GIO)
Ika Alqinaya