MMCKalteng - Palangka Raya – Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, Juliasman Purba memberikan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integrias kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, baik itu Pejabat Administrator maupun pengawas, Pegawai JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), Pegawai JFU (Jabatan Fungsional Umum) dan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Sucipto) dan Kepala Divisi Imigrasi, (Ignatius Purwanto) Kakanwil menjelaskan pentingnya sosialisasi pembangunan Zona Integritas disampaikan kepada seluruh pegawai.

Kakanwil menjelaskan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah di usulkan menjadi instansi yang mendapatkan predikat (WBK) Wilayah Bebas Korupsi. Ini bisa menjadi hal yang baik namun bisa menjadi berat untuk Kantor Wilayah jika tanpa ada persamaan persepsi, tujuan dan mindset (pola pikir) untuk menjadikan Kanwil ini benar-benar layak menjadi WBK. Kakanwil juga menjelaskan salah satu poin dalam Janji Kinerja Kemenkumham TA 2019, yaitu sebagai pegawai Kemenkumham, berjanji untuk menjadi role model guna meningkatkan satuan kinerja berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Baca juga : Pemkab Gumas Bertekad Menyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Selanjutnya menurut Juliasman, bahwa harus ada Komitmen Bersama untuk menuju Zona Integritas WBK/WBBM mulai dari Pimpinan sampai dengan ke level bawah. Satuan kerja yang akan diusulkan menjadi satuan kerja dengan predikat WBK/WBBM, harus melewati suatu proses yang berkesinambungan dan harus memenuhi Komponen Pengungkit mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta juga Komponen Hasil.

Zona Integritas sendiri yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria  dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Di akhir arahannya Kakanwil memberikan penutup agar seluruh pegawai saling bersinergi mempersiapkan seluruh data dukung yang diperlukan untuk pembangunan ZI menuju WBK. Beliau juga menjelaskan draft Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk menjadi perhatian bersama supaya data dukung yang diperlukan dapat disiapkan dengan baik.

Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat diadakan beberapa kali selama bulan Ramadhan ini, membahas isu-isu penting yang ada di masing-masing divisi, seperti pembangunan Zona Integritas yang merupakan tanggung jawab Divisi Administrasi, dan juga divisi-divisi lain seperti Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum nantinya dapat memberikan sosialisasi. Kakanwil mengajak para kepala divisi dapat saling sharing mengisi waktu apel yang biasanya di lapangan menjadi di aula, sehingga menambah wawasan seluruh pegawai tentang isu-isu terkini yang ada di Kantor Wilayah.