MMCKalteng – Palangka Raya – Presiden Republik Indonesia (RI) H. Joko Widodo mengatakan dalam pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi di korupsi. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (27/5/2021).

Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng), hadir Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 secara virtual melalui video conference dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.

Baca juga : Bertambah, Total Kasus Positif Covid-19 di Wilayah Kalteng Menjadi 11 Orang

“Berkali-kali sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelewengan anggaran apalagi sekarang ini semuanya musti hemat dalam rangka menghadapi pandemi”, tegas H. Joko Widodo saat menyampaikan arahannya.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan yakni menjamin tercapainya tujuan Pemerintah, menjamin tujuan tercapainya program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Saat ini kita semua kerja keras untuk percepatan pemulihan ekonomi”, imbuhnya.

Kepala Negara mengutarakan, Tahun 2021 adalah Tahun percepatan pemulihan ekonomi Nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700 Triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran.
“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja adakah hal yang sangat penting”, pungkas H. Joko Widodo.

Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Pimpinan dan pendamping Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar terus mengawal percepatan belanja Pemerintah dan pengadaan barang dan jasa yang masih lambat. Diketahui, Kwartal pertama realisasi belanja barang dan jasa dari Kementerian/ Lembaga masih 10,98 %, kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah masih kurang dari 5%.

“saya minta BPKP dan APIP meliat betul, mencari penyebab realisasi lambat belanja ini”, pungkasnya.

Rapat ini dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta sejumlah narasumber diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Peserta rapat adalah seluruh Gubernur, Bupati/Walikota serta seluruh APIP Provinsi, Kabupaten dan Kota. Rapat kali ini diselenggarakan oleh BPKP dengan mengusung Tema, "Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi". (WDY/Foto:Asef)