MMCKalteng - Palangka Raya – Bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dilaksanakan kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Tingkat Wilayah Semester II Tahun Anggaran 2021, Senin (17/1/2022). Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini, diselenggarakan oleh Kantor Wilayah dengan mengundang peserta Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Operator Sistem Pemutakhiran Data Barang Milik Negara dari seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Ikmal Idrus mewakili Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala UPT se-kota Palangka Raya serta Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kalteng yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi PSAPP Waluyo Dwi Saparyo dan staf. Selain itu, turut hadir secara virtual Perwakilan KPKNL Kalteng oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Heru Tjatur Prasetyo, dan Pendamping dari Biro Keuangan Setjen Kemenkumham, Unit Eselon I Pemasyarakatan.

Baca juga : Korem 102/Pjg Gelar Bakti Sosial Dalam Rangka HUT TNI Ke-78 Tahun 2023

Kabag Umum selaku ketua penyelanggara, Mahrijuni menyampaikan, “Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara memiliki fungsi sebagai Akuntansi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel. Oleh karenanya Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester II Tahun Anggaran 2021 Tingkat Wilayah Kalimantan Tengah bertujuan mewujudkan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan oleh Kepala Divisi Administrasi, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester II Tahun Anggaran 2021. “Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas Kementerian/Lembaga dalam mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini tengah berproses dalam menyusun Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021,” pungkas Kakanwil.

“Banyak tahapan yang telah dilalui dalam proses tersebut dan semua itu merupakan sebuah usaha nyata demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya berpesan kepada semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” pesan Ilham Djaya kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2022 / edt: rkh)