MMCKalteng - Semarang — Mewakili Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Ketua TPPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, sekaligus Sekretaris TPPS Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Temu Kerja Percepatan Penurunan Stunting seluruh Indonesia, di Hotel PO Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024). Turut hadir pula perwakilan TPPS dari 14 Kab./Kota se-Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat tersebut bertemakan “Akselerasi Intervensi Serentak dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting” dan dibuka oleh Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo.

Baca juga : Perkembangan Kasus Covid-19 Di Kalteng : Sembuh 15 Orang, Terkonfirmasi Positif 25 Orang Dan 1 Orang Meninggal Dunia

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BKKBN Pusat Tavip Agus Rayanto mengatakan bahwa tujuan kegiatan temu kerja TPPS ini utamanya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi khususnya berbagai pihak yang terlibat baik jangka pendek, maupun jangka menengah, bagaimana mewujudkan harapan dan target yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021, agar tahun 2024, angka stunting turun di angka 14 persen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja keras yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting ke angka 14 persen tingkat nasional. Semoga dengan adanya temu kerja ini, target tersebut bisa segera terwujud,” ujar Tavip sebagai Ketua Panitia kegiatan.

Selanjutnya, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan percepatan penurunan stunting sangat penting dan harus segera diwujudkan, sebab sekitar 10 tahun lagi sudah tahun 2035. Pada tahun 2035, bonus demografi Indonesia sudah tertutup. Kesempatan Indonesia keluar dari middle income trap sudah tutup.

"Jadi kalau Indonesia mau keluar dari middle income trap, maka 10 tahun yang tersisa ini semua pihak harus kerja keras mulai hari ini. Kalau tidak kapan lagi, karena tidak ada kesempatan kedua untuk kita mendapatkan bonus demografi. Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mulai hari ini,” kata Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto mengajak agar seluruh peserta yang hadir khususnya TPPS untuk menyusun strategi bagaimana meningkatkan IPM, dengan struktur penduduk yang ada di Indonesia. “Saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang menyempatkan diri untuk hadir mengikuti kegiatan temu kerja TPPS di Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 Semarang, Jawa Tengah,” ucap Hasto.

Disampaikan pula, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 melalui pencegahan dan penurunan stunting pada ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target ini. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen, yang kemudian berhasil diturunkan menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 dan 21,5 persen pada tahun 2023.

Meski demikian, penurunan ini masih jauh dari target yang ingin dicapai, sehingga diperlukan kerja ekstra untuk mencapai prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Mengutip arahan Wakil Presiden pada rapat tim pengarah dan pelaksanaan TPPS Pusat pada Maret 2024, perlu dilakukan analisis mengapa terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting dalam dua tahun terakhir. Arahan selanjutnya dikemukakan kembali pada Rakernas Bangga Kencana dan TPPS tahun 2024, Wakil Presiden memberikan arahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi agar program yang telah dilaksanakan dapat berlanjut dan menjadi prioritas. Melalui intervensi serentak ini, diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi serta memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.

Sementara itu, Linae Victoria Aden mengatakan bahwa TPPS memiliki peranan penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. "BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri harus senantiasa melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan tim ini agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya-upaya penurunan stunting sesuai dengan peranannya masing-masing, dan agar Kalimantan Tengah mendapat poin maksimal untuk penurunan angka stunting," tutup Linae. (Gina)