MMCKalteng - Palangka Raya - Pemerintah Indonesia menempatkan pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional sebagai strategi utama menghadapi ancaman krisis pangan global di masa depan. Langkah ini sejalan dengan peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melalui Global Report on Food Crisis yang selama beberapa tahun terakhir mencatat tren peningkatan kerawanan pangan dunia.

Ketahanan pangan, menurut definisi Konferensi Pangan Dunia 1974, adalah ketersediaan pasokan pangan pokok yang memadai setiap saat, untuk menjamin konsumsi stabil serta mengatasi fluktuasi produksi dan harga. Namun, realitas global menunjukkan tantangan serius. Pada 2024, lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut naik hampir 14 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kelaparan yang ekstrem bahkan mencapai rekor tertinggi, sementara malnutrisi anak dan kerawanan pangan meningkat selama enam tahun berturut-turut.

Baca juga : Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Wagub Edy Pratowo Berharap Kalteng Bisa Ciptakan Iklim Investasi dengan SDA yang Ada

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu memperluas dan memeratakan basis produksi pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Tahunan Ditjen Tanaman Pangan 2023 menunjukkan pada 2022, produksi padi nasional mencapai 54,75 juta ton, dengan 56,02 persen berasal dari Pulau Jawa. Untuk jagung dan kedelai, kontribusi Jawa masing-masing mencapai 46,1 persen dan 70,9 persen. Konsentrasi produksi ini membuat wilayah di luar Jawa menjadi sasaran pengembangan lahan baru, khususnya memanfaatkan lahan suboptimal yang belum tergarap optimal.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan food estate mampu mendorong swasembada dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Kementerian Pertanian mendapat mandat mempercepat pencetakan sawah seluas 3 juta hektare di Merauke, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Program ini telah berjalan di Merauke dan Kalimantan Tengah, dan akan diperluas ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Sumatera Selatan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu provinsi prioritas dalam program ini, pengembangan food estate difokuskan pada tanaman padi, jagung, dan singkong. Proyek ini bertujuan memastikan stabilitas pasokan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka peluang ekspor komoditas unggulan daerah. Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan lumbung pangan di wilayahnya berjalan sesuai rencana.

“Terkait lumbung pangan, saya optimis program ini dapat berjalan baik dan sudah menunjukkan progres yang signifikan,” ujarnya saat pertemuan santai antara Pemprov Kalteng dan DPRD Kalteng di halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, pada Jumat (8/8/2025).

Bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Agustiar menyebut sektor pertanian dan pangan akan menjadi tulang punggung pembangunan daerah hingga nasional. Pemerintah provinsi mendorong optimalisasi lahan (OPLAH), termasuk mengaktifkan kembali lahan tidur agar produktif, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.

“contohnya kemarin kita panen di lahan seluas 3.800 hektare, dan besok targetnya 5.000 hektare. Ini bukti bahwa program sudah berjalan sudah hasilnya mulai terlihat,” ungkap Agustiar.

Urgensi food estate ini tak lepas dari tantangan nasional menjaga ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19, mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, dan merespons dampak perubahan iklim. Selain itu, inisiatif ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs), khususnya tujuan ke-2 tentang penghapusan kelaparan dan tujuan ke-13 terkait penanganan perubahan iklim.

Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap ketersediaan pangan domestik tetap terjamin, harga pangan terkendali, serta ketergantungan impor berkurang. Peran daerah seperti Kalimantan Tengah menjadi kunci, tidak hanya untuk mewujudkan swasembada, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh. (MTD)