MMCKalteng - Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menggencarkan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Mengambil momentum pelaksanaan Kalteng Expo 2026, BPS Kalteng berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng menyelenggarakan edukasi melalui program Podcast yang dilaksanakan pada Kamis (21/05/2026). Acara ini dipandu langsung oleh host Ika Alkinaya dari stand pameran Diskominfosantik.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalteng, Silvia Sari mengungkapkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik guna memotret gambaran utuh kondisi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun di daerah hingga wilayah terkecil.

Baca juga : Non-job disiapkan ikut lelang jabatan

"Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan dan dinamika ekonomi kita selama sepuluh tahun terakhir setelah pelaksanaan sensus pada tahun 2016 lalu," ujar Silvia saat berbincang dalam podcast tersebut.

Berkaca pada hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat ada sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai, dengan dominasi pada sektor perdagangan.

Lebih lanjut Silvia menjelaskan kepada Ika Alkinaya, di era big data saat ini, metode sensus secara langsung (door to door) masih sangat krusial dilakukan. Hal tersebut guna mengantisipasi pelaku usaha konvensional atau pelaku ekonomi digital baru seperti content creator dan pedagang online rumahan yang tidak kasat mata agar tidak luput dari pendataan. Seluruh sektor industri mulai dari pertambangan, pertanian, perdagangan, hingga jasa akomodasi kuliner berskala besar maupun mikro akan didata secara menyeluruh.

Proses Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah memasuki tahapan awal pada bulan Mei 2026 ini melalui metode pengisian mandiri secara online dan pendampingan pengisian bersama ("Ngibar") khusus untuk segmen usaha besar dan menengah. Sementara itu, untuk pendataan lapangan secara door to door di masyarakat umum akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

BPS Kalteng mengerahkan sebanyak 2.487 orang mitra statistik di 14 kabupaten/kota yang telah melalui seleksi dan pelatihan ketat. Masyarakat diminta tidak perlu ragu atau takut terhadap keamanan data, karena kerahasiaan data responden dijamin penuh oleh undang-undang dan hasil akhirnya hanya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Petugas resmi di lapangan juga dibekali dengan atribut rompi hitam-oranye, surat tugas, serta tanda pengenal yang memiliki QR Code untuk memvalidasi keabsahannya.

Di akhir perbincangan bersama host Ika Alkinaya, Silvia Sari mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kalteng untuk menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang sejujurnya. Sesuai dengan slogan BPS, yakni Data Akurat, Kebijakan Tepat, hasil sensus ini nantinya akan menjadi kompas dan fondasi penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program bantuan, stimulus usaha, maupun kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang agar tepat sasaran.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Sensus Ekonomi 2026 dapat mengakses situs resmi sensus.bps.go.id/SE2026 atau melalui layanan WhatsApp terpadu "Huma Data" BPS Kalteng di nomor 0811-5216-200. (Kkg/MMCKalteng)