MMCKalteng – Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan dukungan daerah terhadap penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (15/6/2026).

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diawali dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti sebagai bentuk penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus.

Baca juga : Sambut Nataru, Kemkomdigi dan Operator Seluler Sediakan Paket Komunikasi Terjangkau

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi di wilayahnya. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, dukungan seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal,” tegas Tito.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month), 3,08 persen secara tahunan (year-on-year), dan 1,35 persen secara tahun kalender (year-to-date). Kalimantan Tengah mencatat inflasi bulanan sebesar 0,34 persen dan inflasi tahunan sebesar 4,56 persen.

“Pengendalian inflasi memerlukan langkah yang konsisten dan terukur, terutama melalui penguatan koordinasi, kelancaran distribusi, serta pemantauan harga komoditas strategis di setiap daerah,” ujar Amalia.

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen dan Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Pengendalian inflasi memerlukan dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), distribusi pangan yang lancar, pengawasan harga kebutuhan pokok, serta sinergi antardaerah dan lintas sektor guna menjaga pasokan dan stabilitas harga,” jelas Amalia.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

“Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas daerah. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk menjaga pasokan, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat,” tandas Yuas.

Rapat Koordinasi juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Melalui surat edaran yang diterbitkan, Kementerian Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan tersebut di ruang publik dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal,” pungkas Tito.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pengendalian inflasi daerah, serta berbagai program strategis nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tampak hadir FORKOPIMDA serta Kepala OPD Terkait.(ARK/Foto:Rzl)