MMCKalteng – PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat digelar di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, Halaman Kantor Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah yang menunjukkan masih tingginya aktivitas kebakaran hutan dan lahan serta luas area terbakar yang cukup signifikan. Berdasarkan data Posko PDB Karhutla dan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan, terdapat perbedaan hasil pendataan. Namun, kedua sumber data tersebut sama-sama menggambarkan kondisi Karhutla yang perlu mendapat perhatian serius.

Baca juga : Pelatihan Fasilitator Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) Stunting Prov. Kalteng Tahun 2019

Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah hotspot dan luasan area terbakar tertinggi. Sementara itu, Kota Palangka Raya mencatat kejadian Karhutla terbanyak, disusul sejumlah wilayah lain yang juga terdampak cukup signifikan.

Memasuki puncak musim kemarau, peningkatan Karhutla turut memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pihak terkait.

Saat ini, sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status Tanggap Darurat, sementara wilayah lainnya berada dalam status Siaga Darurat. Pemprov Kalteng terus meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian Karhutla.

“Ancaman Karhutla yang kita hadapi di Kalimantan Tengah bukanlah persoalan sederhana. Karakteristik lahan gambut, ditambah musim kemarau panjang akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir Oktober bahkan awal November 2026, membuat tantangan penanganan semakin berat,” tutur Gubernur.

Meski demikian, Gubernur optimistis seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak.

“Seberat apa pun tantangan, saya yakin akan mampu kita atasi selama ada semangat kebersamaan. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana seluruh kekuatan dapat bergerak bersama untuk menanggulangi Karhutla demi satu tujuan, yaitu melindungi keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi terbaru Satgas Karhutla, sebanyak 2.909 kejadian telah ditangani dengan total luasan mencapai 9.440,36 hektare.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, sebanyak 10.700 personel telah disiagakan dan akan dikerahkan sesuai kebutuhan. Dukungan operasi udara dari BNPB juga terus diperkuat dengan ketersediaan enam helikopter dan satu pesawat. Dari jumlah tersebut, empat helikopter di antaranya dioperasikan untuk pemadaman.

“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan Karhutla. Personel telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan, sementara dukungan operasi udara juga terus diperkuat guna mempercepat proses pemadaman dan penanganan Karhutla, terutama pada wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan lebih intensif,” tutur Ahmad Toyib.

Sementara itu, pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) diperpanjang hingga 19 September 2026. Di wilayah prioritas Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, penanganan telah memasuki hari ke-71. Kondisi api berhasil dikendalikan dan saat ini fokus penanganan diarahkan pada proses pendinginan serta pembasahan guna mencegah munculnya kembali titik api.

Pemprov Kalteng juga memperkuat sarana dan prasarana penanganan Karhutla melalui dukungan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp45,815 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan 30 mesin pemadam, 1.500 rol selang, 50 kendaraan roda tiga pembawa air, tiga drone thermal, dan 500 alat pelindung diri (APD).

Dukungan bagi masyarakat terdampak juga terus diberikan, antara lain melalui 1.100 paket bantuan, penyediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan. Hingga saat ini, tersedia 87 sarana air bersih dan 237 sumur bor.

Pemprov Kalteng masih mengharapkan tambahan dukungan dari Pemerintah Pusat berupa 2–3 helikopter water bombing, flexible tank, dan truk tangki untuk memperkuat penanganan pemadaman, baik melalui operasi darat maupun udara.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Pangdam XII/Tanjungpura Zainul Arifin, Wakapolda Kalteng Yosi Muhamartha, Danrem, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Anton Budiyono, kepala OPD Provinsi Kalimantan Tengah, kepala instansi vertikal, para bupati dan wali kota, kepala OPD kabupaten/kota, serta unsur terkait lainnya. (Dw/Foto:DA)