MMCKalteng - Palangka Raya - Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI lakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Prov. Kalteng.

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya hadir secara langsung dalam rapat dengar pendapat umum tentang peran Pemprov Kalteng dalam menjaga stabilitas keamanan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah Prov. Kalteng.

Baca juga : Presentase Proposal Kajian Hukum dan HAM: Jadikan Hambatan Tantangan pada Masa Pandemi Covid-19

Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah 153.564 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa yang dihuni oleh 2,6 juta jiwa lebih, luasnya wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

"Tingginya potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah telah meningkatkan perhatian atau kepentingan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri terhadap Kalimantan Tengah, sehingga perlu adanya upaya penanganan terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi, oleh karena itu perlu sikap waspada yang dilakukan secara proporsional oleh seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat," kata Gubernur Sugianto dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Kalteng Habib Ismail.

Beberapa kerawanan yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah antara lain bidang ideologi.

"Kita perlu terus memperkuat dan menanamkan empat konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kebangsaan di kalangan masyarakat. Kewaspadaan terhadap Ideologi lain maupun radikalisme di Kalimantan Tengah sudah harus kita cermati contohnya Gerakan Fajar Nusantara pada Tahun 2015 dan tertangkapnya tiga puluh empat orang terduga teroris kelompok JAD di wilayah kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 10 Juni 2019, mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah yang terlihat aman akan tetapi menjadi tujuan para teroris untuk tinggal, bahkan tidak menutup mata bahwa hal itu akan dapat berkembang di wilayah kita," bebernya.

Begitupun dengan isu radikalime, Gubernur menyebut harus mewaspadai aksi terorisme di tanah air masih eksis dan berkembang. Terorisme bisa disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan antara lain Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak Hukum, Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat dengan tingginya angka kemiskinan, Lemahnya pemahaman keagamaan dan menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan, Instabilitas politik dan keamanan, dipicu oleh masalah demokrasi karena kita masih belajar dan mencari pola sendiri.

"Juga perlu diwaspadai agar masyarakat tidak terprovokasi dengan  berita hoax serta masyarakat tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi isu yang tidak jelas," imbuhnya.

Untuk bidang politik, Tahun depan negara kita Indonesia akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak di 9 (sembilan) Provinsi dan 195 (seratus sembilan puluh lima) Kabupaten/Kota, sedangkan Kalimantan Tengah akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang terjadwal pada Hari Rabu, 23 September 2020 dan sebelum tanggal tersebut banyak tahapan yang harus dilewati. 

"Kalimantan Tengah dalam pemilihan umum mendatang selalu menghimbau tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan, begitupula bagi aparatur tetap netral, demikian pula terhadap wacana atau arah kebijakan pemerintah pusat tentang perampingan atau pemangkasan eselonisasi ASN dan pengisian jabatan strategis di pusat yang bisa membawa euforia sampai ke daerah tetap sebagai atensi kita semua," ujarnya

Bidang Ekonomi, seluruh elemen perlu mempersiapkan diri dan meningkatkan kompetensi yang kita miliki, termasuk di dalamnya kemungkinan masuknya tenaga kerja asing serta produk-produk asing yang ilegal, dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru harga-harga sembako masih aman normal.

Bidang Sosial Budaya, meskipun kehidupan bermasyarakat warga Kalimantan Tengah yang majemuk sudah memiliki fondasi budaya yang kuat, yaitu adanya filosofi “Huma Betang”, berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 ha dengan rincian lahan mineral 630.451 ha dan gambut 227.304 ha, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah lahan terbakarnya seluas 134.227 ha.

"Dan perlu diketahui bersama Kalimantan Tengah berada pada puncak musim hujan bulan Desember 2019 – April 2020 dan Juli 2020 masyarakat harus bersiap menghadapi musim kering panjang serta resiko tinggi kebakaran hutan dan lahan, hal ini juga dapat beresiko tinggi dalam perekonomian sehingga arus keluar masuknya barang dan jasa bergulir lambat, kesehatan terganggu, serta sektor pendidikan dan pelayanan masyarakat pun terganggu karena kabut asap begitu juga dengan pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

"Terjaganya situasi wilayah yang aman dan kondusif melalui upaya-upaya deteksi dini dan cegah dini dengan meminimalisir potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, bukan menjadi tugas aparat keamanan saja. Namun diperlukan sinergisitas antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat intelijen, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya. (ARP/Foto:Asep)