MMCKalteng – Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, membahas perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) serta langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

Baca juga : Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Dalam keterangannya, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyampaikan bahwa kondisi Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Tengah masih terkendali, didukung ketersediaan bahan pangan pokok yang memadai.

“IPH Kalteng menurun sehingga kondisi inflasi masih terkendali. Stok kebutuhan pokok, termasuk beras, masih mencukupi. Namun, kemarau menjadi tantangan dalam distribusi barang ke sejumlah daerah, terutama wilayah pedalaman. Debit sungai yang menurun menyulitkan transportasi dan penyeberangan, sehingga distribusi kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah turut terdampak,” jelas Yuas.

Yuas menambahkan, kemarau dan penurunan debit sungai mengganggu aktivitas penyeberangan dan distribusi barang di sejumlah wilayah Kabupaten Katingan.

“Penurunan debit sungai akibat kemarau menyebabkan aktivitas penyeberangan di Kabupaten Katingan terganggu. Masyarakat yang bergantung pada jasa penyeberangan mengalami kesulitan beraktivitas karena sebagian layanan tidak dapat beroperasi. Kondisi ini juga berdampak pada distribusi kebutuhan masyarakat, terutama ke wilayah yang akses utamanya melalui jalur sungai. Terbatasnya transportasi sungai menyebabkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang turut terganggu,” ungkap Yuas.

Yuas menyampaikan bahwa kondisi kemarau masih berlangsung dan berharap curah hujan segera meningkat agar kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat tidak terdampak.

“Semoga kemarau tidak berlangsung berkepanjangan. Hingga saat ini, curah hujan masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat,” tutur Yuas.

Lebih lanjut, Yuas menyampaikan bahwa modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak kemarau serta mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Modifikasi cuaca perlu dipertimbangkan untuk membantu mengatasi dampak kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah juga perlu segera ditangani agar tidak meluas. Beberapa hari lalu, asap cukup pekat hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan keselamatan lalu lintas, bahkan menyebabkan kecelakaan,” pungkas Yuas.

Tampak hadir unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Raden An An Andri Hikmat. (ARK/Foto:Fjn)