MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh kekuatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dioptimalkan, termasuk pengerahan armada udara untuk mempercepat pemadaman di wilayah yang masih terdapat titik api.

Arahan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2026). Gubernur menekankan pentingnya memperkuat operasi water bombing untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat.

Baca juga : Jalan Sehat Berkah Memperingati Hari Pahlawan Nasional di Sampit, Disbudpar Prov. Kalteng Persembahkan Hiburan

“Kekuatan yang kita miliki harus dimaksimalkan. Untuk titik-titik yang sulit dijangkau melalui darat, operasi water bombing harus dioptimalkan agar pemadaman bisa dilakukan lebih cepat,” tegas Agustiar.

Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan. Sementara itu, 10 titik yang sebelumnya menjadi lokasi dengan kondisi terparah telah berhasil dipadamkan.

Untuk mendukung pemadaman dari udara, saat ini telah dikerahkan lima unit helikopter water bombing. Namun, tiga unit di antaranya masih aktif beroperasi, sedangkan dua unit lainnya dalam tahap perawatan atau menunggu suku cadang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Gubernur meminta armada udara yang tersedia diarahkan secara efektif ke lokasi-lokasi prioritas sehingga setiap operasi dapat memberikan hasil maksimal.

“Kita harus melihat titik mana yang paling membutuhkan intervensi dari udara. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Semua harus diarahkan untuk mempercepat pemadaman,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Ahmad Toyib melaporkan terdapat 38.916 titik panas di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar berdasarkan laporan daerah mencapai 60.028,77 hektare, sedangkan berdasarkan pantauan Sipongi tercatat 7.634,46 hektare. Jumlah kejadian Karhutla mencapai 2.090 kejadian.

Penanganan juga diperkuat dengan pengerahan 7.208 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan. Jumlah tersebut ditargetkan dapat dioptimalkan hingga 10.700 personel untuk memperkuat operasi darat.

Selain pemadaman darat dan udara, pemerintah terus menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tiga periode telah diselesaikan, sedangkan periode keempat berlangsung sejak 26 Agustus hingga 2 September 2026.

Gubernur meminta operasi pemadaman difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan dampak paling tinggi, antara lain Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur khususnya Sampit, Katingan, dan Seruyan.

Menurutnya, operasi water bombing harus berjalan beriringan dengan pemadaman dari darat. Koordinasi antara tim udara dan pasukan darat diperlukan agar titik api yang dijangkau dari udara dapat segera ditindaklanjuti dan tidak kembali terbakar.

“Water bombing bukan berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan tim di darat. Setelah api ditekan dari udara, pasukan di lapangan harus memastikan titik tersebut benar-benar aman dan tidak muncul kembali,” kata Agustiar.

Gubernur juga meminta penanganan Karhutla dibarengi dengan perlindungan masyarakat, terutama di wilayah yang kualitas udaranya terdampak kabut asap. Instansi terkait diminta segera memastikan keberadaan posko terpadu dan dapur umum serta menyalurkan air bersih, vitamin, masker, dan menyediakan fasilitas oksigen bagi warga yang membutuhkan.

“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi. Penanganan harus cepat, terpadu, dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” pungkasnya.

Untuk mendukung operasi penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk untuk operasional 28 Satgas TNI/Polri dan 79 Satgas BPBD.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (Rkh/Foto:TRA)