MMCKalteng, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyatakan kawasan wilayahnya bebas prostitusi. Hal tersebut ditandai dengan Deklarasi Penutupan Lokalisasi Bungkit Sungkai dan Gerakan Palangka Raya bebas prostitusi (Gerpasti) yang digelar di GPU Palampang Tarung, akhir pekan lalu.

Baca juga : BPBPK Prov Kalteng Koordinir Dapur Umum Pemprov Kalteng

“Maksud pemerintah menutup lokalisasi tentu sebagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan warga itu sendiri,” ucap Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Beta Syailendra, Minggu (1/12/2019)

Lanjut Beta, pihaknya akan selalu mendukung segala bentuk upaya yang di lakukan oleh pemko guna memajukan dan mensejahterakan warga Kota Palangka Raya, termasuk melalui komitmen bersama yang dibalut dalam deklarasi Gerpasti yang  didahului dengan penutupan lokalisasi prostitusi Bukit Sungkai.

Beta yakin, sebelum mengambil langkah tersebut, pemko tentunya telah  melakukan upaya yang tepat, terutama memberikan pemahaman kepada warga terkait rencana penutupan lokalisasi tersebut.

“Setidaknya  pelaku pekerja seks komersial (PSK) mendapat bimbingan setelahnya juga dapat pembinaan mental,” ujar Beta.

Disisi lain politikus Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Cantik ini menyarankan, sebelum pemerintah melakukan penutupan semua lokalisasi yang ada di kota Palangka Raya, maka perlu menggandeng semua unsur terkait di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan polemik dan juga dampak negatif kedepannya.

“Hal ini dimaksudkan agar penutupan lokalisasi benar  benar tuntas dikerjakan, sehingga PSK yang bekerja di sana bisa mengalihkan profesinya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai  keagamaan dan tidak kembali bekerja sebagai PSK,” tuturnya.

Selebihnya Beta mengingatkan, agar kedepan pengawasan terus diperkuat, terutama pasca dari penutupan lokalisasi, yang bisa saja nantinya disalahgunakan menjadi  tempat atau lokalisasi terselubung. (MC. Isen Mulang)