MMCKalteng - Palangka Raya - (08/05/2019) Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Karena pentingnya pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi. Hadir memberi pengarahan langsung di Lapas Kelas IIB Muara Teweh yakni Kepala Divisi Administrasi  (Sucipto), dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga (Khudloifah). Selain di Muara Teweh, Kadivmin beserta rombongan juga mendatangi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang.

Kunjungan mereka ke tiga tempat berbeda ini adalah untuk melakukan Monitoring Penguatan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, Rutan Kelas IIB Buntok dan Rutan Kelas IIB Tamiang Layang. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga (Khudloifah) juga memberi arahan kepada pejabat dan seluruh petugas Lapas Kelas IIB Muara Teweh,  Rutan Kelas IIB Buntok dan Rutan Kelas IIB Tamiang Layang terkait Pengisian Jurnal Harian, Simpeg dan Sisumaker yang menjadi bagian dari e-govermance dan point - point  penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM.

Baca juga : Disdukcapil Pulang Pisau Wacanakan Layanan Berbasis Aplikasi

Pada pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pegawai Lapas/Rutan  di tiga tempat tersebut, Kadivmin diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengarahan terkait penguatan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Lapas dan Rutan. Beliau menekankan kepada seluruh jajaran untuk merubah budaya dan pola kerja yang lama dengan berorientasi kepada tercapainya kualitas layanan di Lapas dan Rutan menjadi Sangat Memuaskan terhadap survey kualitas layanan. Bilamana hasilnya belum tercapai maka segera dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap hasil survey tersebut secara berulang hingga tercapai hasil Sangat Memuaskan dapat dicapai.

Dalam arahannya, (Sucipto) memaparkan mengenai manajemen 6 area perubahan dalam Zona Integritas, Seperti Pola pikir (Mindset Pegawai) dan Budaya kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, dari staff Kepegawaian Kanwil juga terlihat melakukan pendampingan dalam pelaksanaan sisumaker bagi pengelola kepegawaian, tampak para petugas kepegawaian di tiga Lapas dan Rutan begitu serius menyimak penjelasan dari Kepegawaian Kanwil. Pemanfaatan Sisumaker  dalam rangka Implementasi E-Goverment  dibidang administrasi dan ketatausahan kementerian hukum dan HAM merupakan Implementasi E-Goverment penyelenggaraan Adminitrasi Ketatausahaan Yang Tertib, Efektif, Efisien Dan Aman. Untuk itu diperlukan kecepatan dan keterpaduan Informasi dan data antar unit kerja di lingkungan Kemenkumham Melalui Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan  Keluar (SISUMAKER) yang berbasis Teknologi Informasi sehingga terwujud efektifitas dan efisien komunikasi khususnya pemanfaatan surat masuk dan keluar secara elektronik.